Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), setelah diambil-alih sepenuhnya dari Jepang.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pihaknya akan mengikuti saja dan tidak ingin berspekulasi soal pengelolaan perusahaan tersebut mulai 1 November 2013.
Selama ini, berkembang isu mengenai pengelolaan Inalum, baik di bawah Kementerian BUMN ataupun Kementerian Keuangan.
“Kami ikut saja. Mau jadi BUMN atau di bawah Kementerian Keuangan terserah pemerintah saja,” ujarnya usai menggelar rapat pimpinan di Kantor Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Pemerintah akan memutuskan pengelolaan Inalum pada rapat koordinasi yang akan digelar di Kementerian Koordinator Perekonomian, siang hari ini.
Menurut Dahlan, saat ini tidak ada lagi yang perlu diributkan karena pengambilalihan Inalum diharapkan sesuai skenario yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham di Inalum, selebihnya atau sekitar 58,87% dikuasai oleh Jepang. Namun, sesuai perjanjian kontrak pengelolaannya yang selama ini dipegang Jepang segera berakhir 31 Oktober 2013.
