Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Pertanian meminta provinsi penghasil sapi memastikan pasokan daging untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menguraikan bobot DKI Jakarta terhadap inflasi 30%, sehingga kepastian pasokan daging sapi perlu dijaga.Salah satu caranya dengan membuat kesepakatan antarprovinsi penghasil sapi.
"Jadi kesepakatan ini bisa mengontrol harga daging di DKI ini karena bobot terhadap inflasinya besar," jelasnya di Surabaya, Selasa (8/10/2013).
Kementerian Pertanian bersama Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat menggelar koordinasi pasokan daging sapi di Surabaya. Kesembilan provinsi itu sepakat bekerjasama menjaga pasokan daging sapi.
Data Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan daging sapi di DKI Jakarta 50.000 ton per tahun. Adapun di Jawa Barat memerlukan 81.000 ton per tahun dan di Banten 25.000 ton per tahun.
Dari kebutuhan itu, Lampung memasok sekitar 150.000 ekor sapi per tahun ke Jakarta. Produksi daerah itu 10.344 ton daging sapi dan dikonsumsi 1.771 ton serta lebih dari 8.000 ton daging yang dipasok ke Sumatra, Banten termasuk Jakarta. Adapun dari Jawa Timur kuota sapi yang dikirim keluar daerah 119.000 ekor sapi dan sampai Agustus 25.644 ekor dikirim ke Jakarta.
Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengirimkan 25.000 sapi siap potong ke Jakarta, Jabar dan Banten. Sedangkan untuk sapi bibit dikirimkan 12.000 ekor.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menguraikan tata niaga antarprovinsi lebih baik berupa pasokan daging sapi siap olah. Oleh kerena itu perlu dikembangkan rumah pemotongan hewan yang memenuhi standar nasional dan diproyeksi bisa bertaraf internasional.
"Kalau bisa nanti antar-RPH kerjasama sehingga bisa mengendalikan harga di DKI Jakarta," tegasnya.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menguraikan ada dua rencana besar untuk stabilisasi komoditas pangan di daerahnya. Cara pertama dengan mengendalikan permainan pedagang melalui sistem sewa harian lapak di pasar.
"Kami akan beri pedagang [daging] sapi dari BUMD kalau keuntungan [mereka] lebih [dari yang ditetapkan] maka akan kami usir," jelasnya dalam rapat koordinasi teknis rangkaian dari Rapat Kerja Gubernur pada acara Mitra Praja Utama.
Ahok menuturkan juga berniat membeli lahan atau penyertaan modal pada usaha penyediaan daging di provinsi penghasil sapi.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menguraikan ketersediaan sapi di Jawa Timur turun dari 5,3 juta ekor pada 2012 menjadi 3,8 juta pada 2013. Penurunan itu menyebabkan jumlah sapi yang dikirim keluar daerah semakin sedikit.
Jatim pada 2012 bisa mengirimkan 288.000 ke luar daerah maka tahun ini hanya bisa 207.000 yang dikirimkan ke provinsi lain.
"Kami minta fasilitasi semen untuk inseminasi buatan, sekarang 1 juta ekor kalau bisa 1,7 juta maka produksi 5,3 juta ekor bisa kembali," urainya sembari menambahkan penambahan semen itu harus diikuti penyediaan alat distribusi ke pedesaan.
Guna memaksimalkan pasokan daging Provinsi Bali mengusulkan penambahan pasokan bibit. Provinsi NTB mengusulkan agar transit daging di Bali sebelum dikirim ke luar daerah dipermudah. Sedangkan Lampung menyambut baik rencana kerjasama investasi Jakarta.
Kementerian Pertanian meminta kendala dan usulan setiap provinsi penghasil dan pengonsumsi daging sapi terbesar di Indonesia itu dirinci oleh tim Mitra Praja Utama. Hasilnya lantas dilaporkan ke Presiden sekaligus dieksekusi di tingkat satuan kerja perangkat daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
