Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah harus membuat kebijakan terpadu terkait pemberian insentif yang fair kepada kontraktor kontrak kerja sama yang mengelola blok minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Darmawan Prasodjo, Presiden Komisioner Ametis Energi Nusantara, mengatakan selama ini kebijakan insentif hulu migas belum terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, banyak proyek terhenti karena persoalan insentif yang belum dapat diberikan pemerintah.
“Pemerintah harus fair [dalam memberikan insentif], kecuali seluruh kegiatan industri migas didanai APBN. Kalau mau mengundang investor untuk kemakmuran rakyat, harus ada fairness,” katanya di Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Darmawan menuturkan dari 128 cekungan migas yang ada di dalam negeri, baru 38 cekungan yang dieksplorasi, sedangkan 90 cekungan belum tersentuh. Untuk itu, pemerintah harus mau memberikan insentif kepada perusahaan yang mau melakukan eksplorasi di wilayah baru.
Menurutnya, insentif yang diberikan pun harus sesuai dengan karakteristik blok migas yang akan digarap. Selain itu, pemerintah juga harus memperhitungkan kemampuan dan keekonomian sebuah proyek dalam memberikan insentif.
“Kalau tingkat pengembalian modal sebuah blok sudah terkalibrasi dengan baik, jangan sampai diberikan insentif lagi seperti saat perusahaan itu pertama kali melakukan eksplorasi,” jelasnya.
Dia juga menilai pemerintah harus memperbaiki kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) blok yang sudah berproduksi. Dengan begitu, pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor hulu migas.
Indonesia Petroleum Association sebelumnya meminta pemerintah mengkaji kembali penghitungan PBB untuk KKKS yang melakukan eksplorasi offshore. PBB yang ditagihkan kepada KKKS selama ini seringkali lebih besar dibandingkan dengan dana investasi yang disiapkan untuk kegiatan mencari cadangan migas itu.
Pada akhir Juni 2013, IPA mencatat Direktorat Jenderal Pajak menagihkan PBB dengan nilai mencapai Rp2,6 triliun kepada 15 KKKS yang mengeksplorasi 20 blok migas. Jumlah tersebut ditagihkan untuk PBB pada periode 2012-2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
