Proyek PLTN Tinggal Menunggu Persetujuan DPR

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia masih belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah meski potensi penyediaan listrik dari tenaga nuklir cukup besar.

Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan salah satu dari energi bersih, terbarukan dan berkelanjutan yang dibahas dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena memiliki potensi menjadi opsi energi dalam memenuhi kebutuhan listrik anggota APEC.

Setiyanto, Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengatakan BATAN telah melakukan persiapan sejak 25 tahun yang lalu agar PLTN dapat melengkapi pembangkit listrik yang sudah ada.

“Potensi nuklir di dunia sangat besar, apalagi masih banyak tambang uranium [bahan bakar reaktor nuklir] yang belum dibuka, misalnya yang terindikasi yakni Kalimantan Barat,” ujarnya dalam forum “Clean, Renewable & Sustainable Use of Energy”, Rabu (2/10/2013).

Dia mengemukakan dalam undang-undang tenaga kenukliran, pemanfaatan nuklir untuk energi ditentukan pemerintah dengan pertimbangan DPR. Kendati demikian, persetujuan tersebut masih belum ada kelanjutannya.

Selain itu, kendala lainnya yakni adanya ketidakpercayaan dari masyarakat akan keamanan dari pembangunan reaktor nuklir tersebut. Padahal, desain PLTN terus disempurnakan dibawah pengawasan komunitas nuklir internasional.

“Perlu saya ingatkan, teknologi PLTN itu selalu diperbaharui berdasarkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Artinya, faktor-faktor penyebab musibah pada waktu yang lalu itu diperbaiki, sehingga ke depanya tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dia menyebutkan BATAN dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah siap bekerjasama melakukan persiapan dalam pembangunan PLTN seiring hasil dari pertimbangan DPR.