Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mengeluhkan rendahnya serapan pasar ekspor industri garmen ke Eropa dan Amerika Serikat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ade Riphat Sudrajat mengungkapkan biasanya para pegusaha kawasan berikat industri garmen mengandalkan pasar ekspor Eropa dan Amerika Serikat.
“Kondisi ekonomi global masih belum stabil. Saat ini, kedua negara yang biasa dijadikan acuan pasar industri garmen juga menjadi kurang bisa diandalkan,” katanya, Rabu (2/10/2013).
Dia menjelaskan bea masuk produk industri garmen dari negara Asean, termasuk Indonesia memang mendapat keringanan sebesar 2,6% dari normal 12% menjadi 9,4 %. Adapun dari negara yang di bawah berkembang seperti Kamboja, Vietnam mendapat keuntungan dengan bea masuk 0%.
“Memang Indonesia tidak ingin dibilang sebagai negara under development country. Akan tetapi, akhirnya negara-negara tersebut yang menjadi pesaing Indonesia sebagai pengekspor garmen.”
Ade menilai pasar ekspor menuju Eropa saat ini sedang memburuk dan pasar ekspor AS mulai kesulitan untuk menekan harga, kecuali dengan jumlah produk yang besar sehingga tetap memiliki margin keuntungan.
Pengusaha kawasan berikat menyadari tidak dapat terus bergantung ekspor ke pasar tradisional melainkan memanfaatkan pasar negara lainnya seperti Afrika, atau negara Asean lainnya.
Akan tetapi, menurutnya, diversifikasi pasar baru itu tidak mudah karena tidak semua produk cocok untuk pasar negara-negara yang dituju. “Saya yakin para pelaku sudah mencari pasar baru selain AS dan Eropa agar pasar ekspornya meluas,” ujarnya.
Ade mengakui terdapat beberapa perusahaan yang harus menekan ekspor sehingga akhirnya memaksimalkan peluang pasar domestik.
Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar mendesak pemerintah untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan perdagangan tekstil ddengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Ketua API Jabar Ade Sudrajat mengungkapkan saat ini persaingan usaha tekstil di pasar ekspor sangat ketat, karena selain bersaing dari sisi kualitas dan kuantitas produksi juga harus didukung penguatan hubungan diplomatik.
"Jangan membandingkan dengan China, tetapi dengan Vietnam saja persaingan produk eskpor sudah sangat kompetitif," ungkapnya.
Dia menjelaskan campur tangan pemerintah Vietnam dalam memberikan sejumlah insentif dan membantu mempromosikan produk membuat pasar ekspor tektil di negara tersebut semakin berkembang.
Menurutnya, pengusaha Indonesia lebih banyak bekerja mandiri untuk mencari dan mengembangkan pasar ekspor dengan regulasi yang diterapkan pemerintah yang berat.
"Untuk bisa masuk pasar ekspor di Eropa sangat sulit karena regulasi negara Eropa sangat ketat," ujarnya.
Pemerintah diharapkan mampu melakukan negosiasi untuk mempermudah regulasi ekspor ke wilayah tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Bidang Industri dan Industri Kreatif Kadin Jabar Deddy Widjaya menilai selama ini pemerintah kurang sensitif terhadap konsolidasi terhadap dengan negara lain dalam hal ekspor.
Dia mengatakan pengusaha hanya bisa menunggu kebijakan yang diambil pemerintah untuk bisa mendongkrak ekspor, terlebih memasuki perdagangan bebas.
“Pemerintah dan para pelaku usaha atau pihak terkait lainnya harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Yakni tidak dilakukan secara sepihak melainkan harus kedua belah pihak,” katanya.
Kurangnya pendapatan negara dari berbagai produk komoditas ekspor termasuk tidak diimbangi dengan barang impor yang masuk ke dalam negeri.
Menurutnya, saat ini ekonomi global masih dianggap baik, sehingga jika pemerintah mengambil langkah cepat bisa terdampak baik kegiatan ekspor.
Deddy yang juga Ketua Apindo Jabar menilai berkaca ke belakang pemerintah selalu membuat kebijakan yang tidak tepat bagi dunia ketika kondisi ekonomi membaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
