Bisnis.com, MAKASSAR - Industri pelayaran menghadapi tantangan berat pada tahun ini sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), biaya buruh, biaya kepelabuhan, hingga kegalauan menjelang Asean Economic Community 2015.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam sambutan Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Laut dan Migas di Makassar, Selasa (10/9/2013).
Menurutnya kondisi pasar dan tarif pelayaran cenderung slow down seiring situasi ekonomi yang belum memberikan kepastian kepada dunia usaha.
"Jika 3 bulan lalu tarif pelayaran Makassar-Kendari Rp225.000 per ton, sekarang turun 37% menjadi Rp140.000 per ton," katanya. Adapun tarif Bontang-Parepare turun menjadi Rp130.000 per ton dari sebelumnya Rp185.000 per ton.
Menurut Carmelita pelemahan ekonomi nasional yang terjadi beberapa pekan terakhir juga cukup mengkhawatirkan. Dampak krisis tahun ini akan berbeda dengan 2008, sebab kinerja pelayaran sebenarnya sudah melambat sejak setahun lalu.
Dia bercerita, krisis 2008 sangat dahsyat hingga meruntuhkan raksasa finansial seperti Merryl Lynch, Lehman Brothers, AIG, dan Fannie Mae. Namun, sambungnya, industri pelayaran nasional yang kala itu baru 3 tahun melaksanakan asas cabotage justru mendapat berkah.
Banyaknya pembatalkan order pembangunan kapal baru serta anjloknya harga kapal mampu dimanfaatkan pelayaran nasional untuk bangkit dan berkembang.
Hasilnya, katanya, sekarang anggota INSA mengoperasikan 12.536 unit kapal yang diantaranya adalah kapal-kapal yang nyaris mustahil bisa dibeli seperti VLCC, VLGC, FSO, dan FPSO.
"Melihat kondisi pelayaran saat ini serta berbekal keberhasilan asas cabotage, INSA mengembangkan pasar angkutan laut nasional melalui program beyond cabotage yang ditujukan untuk angkutan ekspor-impor," ujarnya.
Dikatakan Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kamar Dagang & Industri (Kadin) itu bahwa program beyond cabotage dijalankan mengingat potensi pasar angkutan ekspor-impor Indonesia yang mencapai 587,7 juta ton per tahun dengan freight US$14,7 miliar, tetapi baru 9% yang dinikmati pelayaran nasional.
Program ini diawali dengan perubahan term of trade ekspor dari free on board (FOB) menjadi cost, insurance and freight (CIF). Perubahan term of trade ini telah menjadi program pemerintah guna menekan defisit neraca jasa yang mencapai US$13 miliar.
INSA bersama Kementrian Perdagangan, Kementrian Perhubungan, Kadin, Apindo, ALFI, GPEI dan Eximbank telah menandatangani nota kesepahaman penggunaan sistem CIF untuk ekspor serta pembentukan task force term of trade CIF.
Tahap selanjutanya, kata dia, adalah penetapan roadmap CIF atas ekspor, terutama atas komoditas batu bara, crude palm oil (CPO), dan bijih nikel yang selama ini menyumbang 59,6% terhadap total muatan laut luar negeri Indonesia.
Pemerintah juga telah mensosialisasikan pengisian angka freight dan premi asuransi dalam format bea dan cukai kepada eksportir di enam pelabuhan yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Makassar.
Selain mendukung program pemerintah dalam perubahan term of trade tersebut, lanjutnya, INSA juga menyatakan siap membantu stakeholders dengan memberikan data kapal, freight maupun pelabuhan bongkar muat.
"Anggota INSA akan mempersiapkan kepal yang memenuhi ketentuan internasional sehingga diperlukan kepastian ketersediaan muatan dan kontrak angkutan, serta dukungan pembiayaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
