Bisnis.com, JAKARTA--Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah mengantisipasi kecurangan dalam pengerjaan proyek terkait dengan kenaikan harga material yang dipicu oleh pelemahan rupiah.
Ketua Gapensi Soeharsojo mengatakan pemerintah mengambil langkah yang benar dengan tidak memberikan instentif berupa eskalasi terhadap kontrak proyek tahun jamak, tidak berlaku untuk proyek tahun tunggal.
“Secara peraturan memang benar seperti itu, tetapi masalahnya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor dapat terselesaikan secara baik atau tidak,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (8/9/2013).
Menurutnya, kenaikan harga material bangunan yang tajam akan memberikan berbagai macam peluang terhadap langkah yang akan diambil kontraktor dalam menyelesaikan proyeknya.
Apalagi, kontraktor kecil yang secara modal dan peralatan sangat lemah sehingga tidak bisa membeli bahan bangunan sebelum proyek berjalan dan biasanya mengerjakan proyek tahun tunggal.
“Sekarang ini pilihannya mereka dipaksa menyelesaikan proyek dengan mencuri volume proyek, mencuri campuran, atau mereka dimengerti keadaannya oleh pemerintah melalui optimalisasi,” ujarnya.
Optimalisasi, katanya, bisa berupa pengurangan volume proyek atau penggantian material dan spesifikasi proyek sehingga dapat disesuaikan dengan nilai kontrak.
“Jangan sampai industri ini hancur karena perbuatan-perbuatan tercela yang diakibatkan tidak tegasnya pemerintah dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
