Bisnis.com, JAKARTA - Pola pengembangan transportasi di DKI Jakarta membutuhkan keterpaduan dengan pengembangan sektor lain agar berkelanjutan.
Pemimpin Umum Bisnis Indonesia Prof H Sukamdani Sahid Gitosardjono mengatakan pembangunan ruas jalan baru di Jakarta bertujuan mengimbangi penjualan kendaraan di Jakarta yang sangat tinggi.
"Disisi lain perlu juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi," katanya dalam Forum Bisnis dan Transportasi bertema Menyoroti Kebijakan Transportasi di Jakarta, Kamis (29/8/2013) pagi.
Dia juga menyoroti setiap ganti pemimpin kepala daerah di Indonesia selalu diikuti pergantian kebijakan. Situasi itu menyulitkan pengembangan perekonomian sekaligus pengembangan transportasi.
"Ganti kepala daerah ganti peraturan. Jakarta ini ibu kota negara. Jadi, Gubernur itu harus memahami sebagai gubernur ibu kota negara," paparnya.
Sukamdani juga mencontohkan kasus pembangunan monorel yang sampai kini terbengkalai akibat pergantian kebijakan.
Pada masa lalu, ungkapnya, skema pembangunan monorel sudah jelas dengan pembiayaan ditanggung investor.
Pada tahap selanjutnya, imbuhnya, investor meminta jaminan Pemprov DKI yang harus menanggung selisih jumlah penumpang jika tak tercapai target. Namun, jaminan dana dari Pemprov DKI juga membutuhkan persetujuan DPRD DKI yang tak menyetujui skema itu.
Sukamdani menambahkan transportasi merupakan pilar pembangunan. Menurutnya, transporatsi yang lancar akan memperlancar pembangunan.
"Pembenahan di sektor transportasi memang bukan hal yang mudah. Masalah transportasi yang rumit juga membutuhkan peran bukan saja oleh pemerintah tapi juga masyarakatnya," tegasnya.
Dalam Forum Bisnis dan Transportasi, hadir Wamenhub Bambang Susantono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Direktur Komersial PT KAI Sulistyo Wimbo Hardjito, dan Direktur PT ADi Sarana Armada Tbk Jany Candra.
Forum juga dihadiri pemangku kepentingan di sektor bisnis dan transportasi.
