Bisnis.com, JAKARTA - Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya meminta pemerintah mengevaluasi secara komprehensif, transparan, jujur dan terbuka mengenai ketersediaan daging lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Tidak terbukanya mengenai ketersediaan daging sapi lokal menciptakan psikologi pasar terganggu cukup lama sehingga terjadi gejolak harga daging sapi tidak terkendali selama hampir 1,5 tahun dan muncul spekulan daging.
"Gejolak harga daging sapi murni karena demand dan supply yang tidak seimbang dan semuanya kembali ke kebijakan pemerintah yang menciptakan psikologi pasar terganggu," ujar Ketua KDS Sarman Simanjorang di Jakarta hari ini, Senin (19/8/2013).
Jika stok daging sapi transparan, lanjut Sarman, orang tidak akan khawatir dengan melambungnya harga. Seperti halnya beras dan minyak stoknya jelas sehingga tidak ada spekulan yang membuat psikologi pasar terganggu.
"Spekulan beras dan minya siapa? Nggak ada karena stoknya ada," terang Sarman.
KDS meminta pemerintah agar segera mengambil kebijakan agar bisa menormalkan kembali harga daging sapi ke level Rp70-80 ribu per kilogram dengan memulihkan psikologi pasar. Pedagang, pengusaha dan masyarakat konsumen tidak percaya janji pemerintah akan janji stok yang tersedia.
"Caranya dengan membanjiri daging sapi ke pasar untuk mengembalikan atau menekan ke harga normal setelah itu pemerintah mengendalikan dengan keseimbangan demand dan supply," ujar Sarman.
Selain itu melakukan manajemen stok dimana pemerintah melakukan penghitungan matang kebutuhan daging menjelang hari besar keagamaan seperti ramadan, lebaran dan idul adha, natal dan tahun baru.
Kementerian terkait juga diminta koordinasi yakni Kemendag, Kementan dan Kemenperin. Pemerintah juga diminta membuat kebijakan keseimbangan khususnya kelompok dunia usaha yang berkaitan dengan tata niaga daging.
