Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai aksi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan belum cukup untuk mencapai target angka kemiskinan di level 10,5%.
Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta memperkirakan angka kemiskinan setidaknya akan bertambah sekitar 1%-2%, dari angka kemiskinan terakhir sebesar 11,37% akibat kejutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Apabila target pemerintah dari angka kemiskinan 10,5%, maka menurut kami itu adalah batas atas, karena untuk batas bawah 8%. Jadi, yang saya lihat, pemerintah tidak ada ekstra effort dalam penurunan kemiskinan,” tuturnya, Jumat (16/08/2013).
Dia menilai seluruh stimulus dari kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, tidak memberikan efek elastisitas yang tinggi terhadap penurunan kemiskinan dari setiap proses pertumbuhan yang ada.
Penilaian tersebut diambil berdasarkan gini ratio yang terus meningkat. Alhasil, program peningkatan infrasktruktur dan peningkatan usaha kecil masyarakat dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
“Kami harap pada RAPBN 2014, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan visi dan misi presiden yang disampaikan pada 2009 yang lalu, yakni Indonesia yang adil, sejahtera dan demokratis,” katanya.
Gini ratio adalah ratio dari suatu ukuran kemerataan, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu nilai sesuai dengan distribusi frekuensinya, dan sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan rakyat suatu negara atau daerah.
