Masalah Pangan, Kadin Nilai Kebijakan Pemerintah Spekulatif

Bisnis.com, JAKARTA - Kadin Indonesia menilai kebijakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk kebutuhan pangan nasional adalah kebijakan spekulatif,  karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan tidak seimbang antara permintaan
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 15 Juli 2013  |  13:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kadin Indonesia menilai kebijakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk kebutuhan pangan nasional adalah kebijakan spekulatif,  karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan tidak seimbang antara permintaan dan pasokan.

"Suplai kecil, sementara kebutuhan besar sehingga rentan dengan spekulatif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, Senin (15/7).

Menurut Natsir, persoalan paling mendasar seperti persoalan produksi-distribusi-perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik oleh kedua otoritas perdagangan dan pertanian tersebut.

"Dari tahun ke tahun, harga gula, daging sapi, ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk hortikultura menjadi persoalan mendasar, tapi masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif, buktinya harga tetap tinggi dan barangnya langka," ujar Natsir.

Kadin menyayangkan kedua Kementerian tersebut belum memahami politik pangan, sementara manajemen logistik pangan tidak berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional masih saja karut marut.

Natsir menambahkan Komisi VI dan Komisi IV DPR mempunyai peran strategis dalam kebijakan pangan, namun peran strategis itu mandul karena kontrol DPR terhadap 'supply-demand' pangan kepada rakyat kurang.

"Kami juga menyayangkan DPR karena tidak pernah menggunakan hak budget-nya," tegas Natsir.

Seharusnya DPR memberikan sanksi kepada kedua Kementrian untuk mengurangi anggarannya, karena tidak bisa mengendalikan produksi-distribusi-perdagangan pangan nasional, sehingga berdampak kepada rakyat dengan kurangnya pasokan, kelangkaan dan harga tinggi.

Ke depan, kata Natsir, kebijakan pangan nasional seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih tahu plus minus kebutuhan pangannya. Hal itu  karena penanganan pangan ini sudah terlalu sentralistik oleh kedua Kementrian ini sehingga komplain rakyat terhadap pangan berdampak kepada pemimpin tertinggi di negara ini.(Antara)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pangan, harga pangan, harga sembako

Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top