Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah merumuskan perlakuan khusus bagi pemegang kontrak karya pertambangan mineral yang belum dapat menuntaskan pembangunan smelter pada 2014.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemegang KK pada umumnya menyepakati keinginan pemerintah melakukan penghiliran mineral di dalam negeri.
Mereka pun berkomitmen membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Tanah Air. Sayangnya, sebagian masih dalam proses dan belum tentu rampung pada 2014.
Padahal, sesuai UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh mineral dilarang diekspor dalam bentuk mentah pada 2014. Artinya, ekspor hanya diperbolehkan bagi mineral yang sudah diolah di dalam negeri.
"Untuk itu, bagaimana treatment kita terhadap yang seperti itu. Minggu depan akan kami bahas lagi. Saya meminta kepada Menteri ESDM untuk menuntaskan dulu hasil rapat ini, kemudian nanti dilaporkan lagi," katanya seusai rapat koordinasi penghiliran dan renegosiasi kontrak karya mineral dan batubara, Jumat (12/7).
Menurutnya, dari sekitar 30 pemegang KK, hanya sebagian kecil yang belum menyepakati renegosiasi menyangkut pembangunan smelter.
Sebagian besar setuju, termasuk pula terhadap klausul divestasi, royalti dan konten lokal.
Freeport dan Newmont misalnya, bersedia membangun smelter di dalam negeri, tetapi nilai investasi yang besar dan teknologi yang rumit membuat penyelesaian konstruksi smelter sulit dikejar pada 2014.
