BISNIS.COM, JAKARTA - Penerapan radio frequency-identification (RFID) pada setiap kendaraan bermotor dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memonitor konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi mundur.
Ali Mundakir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) mengatakan pemasangan RFID mundur dari yang awalnya akan dimulai awal Juli 2013 menjadi pertengahan Juli 2013. Hal itu disebabkan banyaknya persoalan hilir minyak dan gas bumi (migas) yang menyita perhatian perseroan, seperti kenaikkan harga BBM subsidi.
“Pemasangan RFID memang agak mundur menjadi pertengahan Juli 2013, dari yang semula kami jadwalkan awal Juli 2013. Ini karena situasi yang begitu dinamis dan menyita perhatian kami,” katanya di Jakarta, Minggu (30/6/2013).
Ali mengungkapkan belum terbitnya aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang pemasangan RFID di kendaraan pribadi juga menjadi salah satu faktor mundurnya proyek itu. Perseroan tidak dapat memasang RFID tanpa payung hukum yang tegas, karena kendaraan bermotor merupakan barang milik pribadi.
Aturan BPH MIgas terkait penerapan RFID sendiri sebenarnya telah selesai dan siap untuk diterapkan. Hanya saja hingga saat ini aturan tersebut masih dibahas di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk diverifikasi dan dicatatkan dalam perundangan nasional.
Pertamina sebenarnya juga telah melakukan pemasangan RFID di beberapa SPBU yang ada di Jakarta sejak pertengahan Juni 2013. Hal itu dilakukan sebagai rangkaian uji coba terhadap sistem berbasis teknologi informasi (TI) itu.
Sesuai jadwal, seharusnya awal Juli telah dilakukan pemasangan RFID di seluruh kendaraan bermotor dan SPBU di Jakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sedangkan pada Agustus 2013 mulai diterapkan di kendaraan di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Lalu pada September 2013 di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat.
Selanjutnya pada Oktober 2013 akan di pasang di sebagian wilayah Jawa Barat lainnya dan November 2013 akan dipasang di Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung. Kemudian pada Desember 2013 akan dipasang di Aceh serta Sumatera Utara.
Kemudian pada Januari 2014 RFID akan dipasang di Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah SPBU 298 unit. Februari 2014 di 618 SPBU Jawa Tengah, Maret 2014 di 836 SPBU Jawa Timur, April di Bali dan Nusa Tenggara 295 SPBU, Mei di Gorontalo dan Sulawesi 348 SPBU, Juni 2014 di Maluku dan Papua 145 SPBU.
Ali menambahkan kendaraan bermotor nantinya dapat memasang RFID di sejumlah tempat yang telah ditentukan, seperti SPBU, mal, terminal, instansi pemerintah, dan BUMN. Alat kendali itu dapat dipasang di kendaraan milik masyarakat secara gratis.
Parwito,Deputi Technical Support PT Industri Telekomunikasi Indonesia, mengatakan investasi teknologi RFID ini mencapai Rp200 juta untuk setiap SPBU-nya. Investasi itu sudah termasuk RFID reader, HMI dan server, serta perangkat wireless.
“Kalau untuk 1 SPBU paling tidak membutuhkan Rp200 juta. Tetapi kalau RFID-nya saja itu tidak sampai US$5 untuk setiap alatnya,” katanya. Parwito mengungkapkan saat ini pihaknya masih menunggu RFID yang didatangkan dari China dan Korea Selatan. Selain itu, sekitar 30% RFID berasal dari produsen dalam negeri.