BISNIS.COM, JAKARTA--Menjelang akhir kontrak PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) pada 31 Oktober 2013, tim kecil yang dibentuk pemerintah untuk pengambilalihan 100% saham perusahaan patungan itu mempercepat negosiasi dengan pihak Jepang.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan untuk mengejar kontrak kerja Inalum yanag segera berakhir, tim kecil lebih intensif bernegosiasi.
“Hampir setiap minggu bertemu. Nanti 3 Juli akan bertemu lagi untuk membicarakannya, pertemuan biasanya dilakukan di Jepang atau Singapura,” kata Hidayat ketika ditemui di kantornya, Senin (24/6/2013).
Menurutnya, tim kecil yang terdiri dari perwakilan 10 kementerian terkait dan beberapa lawyer, perlu lebih intensif bertemu sebelum rapat pleno diselenggarakan.
Beberapa kementerian sudah menyiapkan diri, seperti Kementerian Pekerjaan Umum sudah membicarakan perihal tata kelola air pasca-pengambilalihan.
“Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan paper hukumnya, Kementerian Dalam Negeri, serta partisipasi daerah juga ikut serta, semua terlibat, ” tambahnya. Dia optimistis pada 1 November 2013, 100% saham inalum bisa jatuh ke tangan Indonesia.
Adapun perkembangannya saat ini, masih ada beberapa perbedaan pendapat dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA), sebagai pihak yang mewakili Jepang.
“Sangat wajar masih ada perbedaan pendapat, soal harga, menentukan nilai barang, serta memutuskan nilai buku sebelum dan sesudah dievaluasi.” Sayang, ketika ditanya mengenai poin terbesar yang belum bisa diputuskan, Hidayat enggan membocorkannya.
“Menetapkan kesepakatan saja, kalau kesepakatannya sama, menghitungnya juga sama. Jadi dalam setiap perjanjian biasa terjadi, nanti menjelang the day pasti lebih intensif,” lanjutnya.
Hidayat pernah memaparkan, perundingan memasuki tahap akhir untuk menyepakati nilai buku perusahaan yang berbasis di Sumatra Utara tersebut. Pasalnya, masih ada selisih penilaian sebanyak US$100 juta yang dilakukan oleh BPKP dengan auditor yang ditunjuk NAA Jepang.
Mengenai pendanaan, pihaknya mengaku tidak ada masalah. Menurutnya, Menteri Keuangan sudah menyiapkan dananya dari APBN sekitar Rp7 triliun.
Untuk sektor kelistrikan, pihaknya tidak akan menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lantaran yang akan menerima saham tersebut langsung pemerintah. “Inalum sendiri nanti kan di-take over 100%.”
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan bila Inalum berhasil diambil 100 % oleh Indonesia, sangat berkemungkinan juga Jepang masih mendapatkan pasokan dari Inalum. “Bisa saja, itu kan B to B langsung nanti,” katanya.
Namun, Hidayat menambahkan hasil produksi akan diutamakan untuk dalam negeri.
Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sisanya 58,87% dimiliki oleh NAA. Konsorsium ini beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah Jepang dan 12 perusahaan swasta Jepang.
