BISNIS.COM, JAKARTA-- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meyakini kemungkinan penyelewengan dalam pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun ini kecil.
Menurutnya, hal itu karena sistem pendataan warga yang berhak mendapatkan BLSM jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai 2008.
"BLSM kali ini dibagikan berdasarkan KPS [Kartu Perlindungan Sosial], jadi bisa dilihat kalau suasananya lebih tertib dan tidak berdesak-desakan. Potensi penyelewengan pun kecil," ujarnya di sela-sela peninjauan pembagian BLSM di Kantor Pos Jakarta Mampang, Sabtu (22/6/2013).
Dia melanjutkan, saat masih bernama Bantuan Langsung Tunai, pendataannya masih menggunakan kupon, yang ternyata diperjualbelikan oleh sebagian warga. Dengan demikian, terjadi sejumlah kekacauan.
BLSM merupakan dana kompensasi dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu sebagai kompensasi atas penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Tiap warga yang memegang KPS berhak mendapatkan dana senilai Rp300.000, yang merupakan jatah untuk Juni dan Juli. Pembayaran BLSM ini terbagi dalam dua tahap, yakni untuk jatah Juni-Juli dan Agustus-September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
