BISNIS.COM, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia menginginkan agar berbagai bank di Tanah Air tidak gegabah dalam menaikkan bunga kredit untuk usaha kecil menengah (UKM), setelah ada rencana penyesuaian harga BBM.
"Dunia usaha berharap perbankan tidak terburuh-buruh atau gegabah menaikkan suku bunga kredit usaha kecil dan menengah mengikuti kenaikan bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate," kata Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/6).
Menurutnya, hal tersebut karena sejumlah agenda makro ekonomi ke depan seperti kenaikan harga BBM dan inflasi dipastikan akan menggerus daya saing UKM.
Dia mengutarakan harapannya agar perbankan secara bijak melihat sektor UKM yang sedang kesulitan apalagi selama ini laba perbankan nasional dinilai sudah sangat tinggi.
Selain itu, Erwin juga mengemukakan agar BI mendorong persaingan antar bank di kredit UKM karena selama ini persaingan kredit bank paling gencar hanya di kredit konsumsi.
"Bila ada persaingan di kredit UKM, dengan sendirinya bunga akan turun, layaknya di konsumsi. Faktanya, ada perang tarif kredit konsumsi, sedangkan di UKM belum terlihat," katanya.
Wakil Ketum Kadin mengusulkan agar kebijakan pengumuman bunga bank secara transparan dapat kembali dilakukan biar pelaku UKM mengetahui bunga bank mana yang lebih kompetitif.
Sebelumnya, Kadin Indonesia menginginkan pemerintah agar dapat menyiapkan UKM dalam menghadapi persaingan saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015.
"Jangan sampai pasar UKM kita ini pemiliknya malah ada di Singapura, Malaysia, Thailand, di Vietnam pada saat di pasar bebas Asean nanti," kata Erwin Aksa.
Menurut Erwin Aksa, Indonesia harus belajar dari kasus perdagangan bebas dengan China (Asean -China Free Trade Agreement/ACFTA).
Dia mengungkapkan dalam menghadapi ACFTA Indonesia dapat dinilai belum cukup siap, maka dunia usaha kerap mesti diinjeksi berbagai insentif dari pemerintah. Padahal, persiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas dengan China hingga selama enam tahun.
Namun, lanjutnya, waktu yang cukup panjang itu tidak sepenuhnya dioptimalkan pemerintah dan dunia usaha. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
