OTORITAS PELABUHAN PRIOK Dorong Penggunaan Cikarang Dry Port

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pengguna jasa pelabuhan dan perusahaan pelayaran dianjurkan untuk menggunakan fasilitas Cikarang Dry Port guna mengurangi penumpukan barang dan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sahat Simatupang, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, menjelaskan kondisi yard occupancy ratio (yor) di Priok sudah memprihatinkan, mencapai 110%, sedangkan dwelling time mencapai 7,8 hari naik dari sebelumnya 6 hari.

Idealnya, sambungnya, yor hanya 65% serta dwelling time 4 hari, sehingga kondisi itu merepotkan pengelola Priok dan membuat biaya tinggi bagi importir dan eksportir.

"Kami mengharapkan menganjurkan dan pengguna jasa Priok dan shipping memanfaatkan lahan Cikarang Dry Port. Dengan demikian, bisa membantu pemerintah dan menekan ongkos pengusaha karena penumpukan kontainer dan dwelling time yang kian parah di Priok," ujarnya dalam sosialisasi dan diskusi Pelayanan Kegiatan Ekspor dan Impor Komoditas Karantina, Selasa (18/6).

Selain itu, sambungnya, PT Cikarang Dry Port diharapkan bersama dengan perusahaan pelayaran untuk menentukan besaran biaya yang lebih efisien.

Dia menjelaskan lahan di Priok yang kini menanggung sebanyak 6,3 juta peti kemas per hari sudah tidak memungkinkan lagi.

Sebaliknya, area Cikarang Dry Port (CDP) seluas 200 hektare baru dipakasi sekitar 70%, sehingga memungkinkan untuk membantu mengurai kepadatan dan kelancaran trucking di Priok.

Sahat menjelaskan dengan 6,3 juta peti kemas, setiap hari sekitar 16.000-18.000 truk yang memadati area Priok dan kondisi itu sangat tidak sehat untuk mendukung percepatan dan kelancaran logistik.

Menurutnya, CDP telah ditetapkan Kementerian Perhubungan sebagai kepanjangan tangan (spoke) dari Priok, yang mendukung program hub-spoke Priok-CDP.

"Perlu diingat Priok bukan tempat penimbunan barang, tetapi sebagai transit, sehingga tidak boleh barang menumpuk lebih dari seminggu, bahkan berbulan-bulan," tegasnya.

Idealnya, sambungnya, CDP bisa dijadikan final destination untuk barang impor dan port of origin untuk ekspor.

Namun, sambungnya, pemerintah tidak bisa membuat aturan khusus yang memaksa importir dan eksportir menggunakan CDP.

"Sekitar 60% impor dan ekspor yang ditangani Tanjung Priok berasal dari timur Jakarta. Kami mendorong dan menyarankan untuk menggunakan CDP sebagai final destination dan port of origin," ujar Sahat.