BISNIS.COM, JAKARTA--Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum menemukan 778 titik lokasi yang diduga melanggar tata ruang wilayah di Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).
Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Dadang Rukmana mengatakan dugaan pelanggaran itu diketahui melalui pantauan super-impose citra satelit.
"Tapi itu baru dugaan ketidaksesuaian antara peta rencana dengan peta citra," katanya di sela-sela acara presentasi 10 karya sayembara desain Green Metropolis Jakarta 2050, di kantor Kementerian PU, Selasa (18/6/2013).
Dadang menjelaskan, contoh dugaan tersebut seperti dalam peta rencana tata ruang yang seharusnya berwarna hijau, tetapi dalam pantauan citra satelit terlihat berwarna kuning.
"Hijau itu ruang terbuka hijau atau hutan, lalu kuning itu pemukiman, dan biru itu sungai atau danau. Jadi misalnya di titik itu harusnya sawah irigasi, tapi berubah fungsi," jelasnya.
Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU membentuk tim audit tata ruang yang sudah mulai bergerak sejak 3 bulan ini.
"Kita verifikasi dulu di lapangan seperti apa, jika itu benar akan kita umumkan pada Juli mendatang. Kita juga akan sampaikan temuan itu kepada para pakar dan Pemda setempat," ujarnya.
Bila ditemukan pelanggaran, kata Dadang, pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin pembangunan atau pembongkaran. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan orang lain maka sanksinya adalah pidana.
"Kita melakukan ini supaya orang taat pada rencana. Kalau tidak taat bisa menimbulkan bencana seperti banjir," katanya.
