GAS NASIONAL: KPK Telusuri Penyimpangan Alokasi

 
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 13 Juni 2013  |  14:48 WIB

 

BISNIS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan penjelasan soal kebijakan alokasi gas nasional kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul implementasi yang belum sesuai konsep.

Urutan Prioritas Alokasi Gas Nasional

Parameter

Keterangan

Permen ESDM No.3/2010

lifting minyak bumi—pabrik pupuk—listrik—industri

Fakt di lapangan

industri—lifting minyak bumi—listrik—pabrik pupuk

Sumber: Kompilasi

Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan KPK sedang menggali informasi mengenai kebijakan alokasi pupuk yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi nasional.

KPK, tuturnya, tengah menyusun konsepsi pencegahan penyimpangan alokasi gas.

"KPK berupaya memahami kebijakan karena berbagai penyimpangan di level bawah biasanya berangkat dari penyalahgunaan kebijakan," katanya seusai bertemu dengan pimpinan KPK hari ini, Kamis (13/6/2013).

Dalam pertemuan di Gedung KPK itu, hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Kuntoro menuturkan pembicaraan dalam pertemuan itu sekadar menekankan konsistensi kebijakan dan penerjemahannya ke dalam rencana kerja. KPK, ujarnya, sejauh ini belum menemukan penyimpangan kebijakan.

Namun menurutnya, pemerintah dan KPK sepakat agar alokasi gas diutamakan untuk program revitalisasi industri pupuk nasional.

Sesuai Permen ESDM No 3/2010 tentang Alokasi Gas untuk Kebutuhan Domestik, alokasi gas semestinya diprioritaskan untuk lifting minyak bumi, disusul pabrik pupuk, listrik dan industri.

Namun pada praktiknya, alokasi gas lebih banyak untuk industri, baru kemudian lifting minyak bumi, listrik dan pabrik pupuk.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gas, pupuk, lifting minyak

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top