BISNIS.COM, JAKARTA—Rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2013 menyulitkan komitmen pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei 2013 hanya mencapai 27,5% atau Rp317,3 triliun dari pagunya Rp1.154,4 triliun.
Agustinus Prasetyantoko, Ekonom Unika Atmajaya, menilai catatan realisasi belanja pemerintah pusat pada akhir Mei 2013 memberatkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2013 ke level 6,3%.
“Kalau mau target pertumbuhan ekonomi 6,3%, komposisi belanja pemerintah paling tidak 10% di PDB. Seharusnya pemerintah memaksimalkan pengeluarannya sejak kuartal II,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (7/6).
Dia juga pesimistis pemerintah mampu mencapai realisasi penyerapan anggaran di atas 94%, seperti yang pernah diungkapkan Menkeu M. Chatib Basri.
Apalagi, dengan adanya revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam proses penyusunan APBN-P 2013 ikut menghambat kinerja anggaran.
“Revisi [DIPA] memang menghambat, makanya persoalan administratif dan koordinasi seperti ini perlu diatasi. Meskipun, saya agak pesimis dengan kondisi yang sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, kinerja penyerapan anggaran yang optimal pada kuartal II dan III mampu memberikan dorongan yang lebih maksimal kepada pertumbuhan ekonomi, selain memperbaiki struktur penggunaan anggaran yang selama ini selalu menumpuk di kuartal akhir.“Penyerapan anggaran di kuartal IV itu dampaknya cenderung untuk tahun berikutnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Prasetyantoko mengatakan kinerja anggaran dari belanja modal dan belanja barang memberikan dampak lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, realisasi belanja barang sampai akhir Mei baru tercatat sebesar 16,2% atau Rp32,6 triliun dari pagunya Rp200,7 triliun. Bahkan, kinerja yang lebih buruk ditunjukkan oleh belanja modal dengan realisasi hanya 13,8% atau Rp25,4 triliun dari pagunya Rp184,4 triliun.
Di sisi lain, realisasi paling besar disumbangkan dari belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran kewajiban utang. Belanja pegawai sampai akhir Mei tercatat sebesar Rp88,8 triliun atau 36,8% dari pagunya.
Adapun, belanja subsidi telah mencapai Rp109,7 triliun atau 34,6% dari pagu, sedangkan pembayaran kewajiban utang telah mencapai Rp43,9 triliun atau 38,7% dari pagunya.
Chatib mengatakan Kemenkeu akan menyederhanakan prosedur pencairan anggaran belanja K/L, misalnya melalui pemangkasan jumlah formulir persyaratan administrasi tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Rencananya, Menkeu juga akan merevisi naik target penyerapan anggaran yang sebesar 94%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
