PROYEK MIGAS: PRANCIS Pertanyakan Masalah Total EP

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah Prancis menanyakan penyelesaian sejumlah permasalahan dalam proyek minyak, gas bumi (migas) dan pertambangan yang digarap perusahaan negara itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq menanyakan langsung sejumlah permasalahan yang dihadapi perusahaan negara itu di Indonesia. Diantaranya adalah persoalan dalam proyek migas di Blok East Natuna dan Blok Mahakam yang digarap Total E&P Indonesie.

“Mereka [Pemerintah Prancis] mempertanyakan persoalan yang dihadapi Total, karena perusahaan itu ingin melakukan investasi dalam jumlah besar di dalam negeri. Tetapi, kami menyatakan tidak ada masalah dalam dua proyek yang digarap perusahaan itu,” katanya di Kementerian ESDM, Rabu (5/6/2013).

Wacik mengungkapkan persoalan yang dihadapi Total sebenarnya bukan masalah besar bagi Pemerintah Prancis. Akan tetapi, karena hal itu terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu), jadi terlihat menjadi masalah besar dalam berinvestasi oleh negara lain.

Seperti diketahui, perjanjian kontrak migas Total dan Inpex Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Sedangkan Blok East Natuna yang digarap Total bersama PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PTT EP Thailand masih terkendala dengan skema insentif pembebasan pajak yang belum disepakati.

Nicole Bricq, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis mengatakan Prancis akan terus meningkatkan kemitraan strategis dalam mengembangkan energi di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya membawa sejumlah delegasi yang terdiri dari pimpinan perusahaan asal negaranya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan Indonesia.

“Kami datang untuk mencoba mengerti kebutuhan apa saja yang diperlukan Indonesia, kemudian itu akan disampaikan kepada perusahaan asal Prancis untuk mencari jalan keluarnya dan melakukan investasi,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Prancis juga akan terus berupaya meningkatkan investasi di sektor energi konvensional, seperti migas dan minerba. Alasannya, industri tersebut dapat mendukung program pemerintah dalam memajukan perekonomian dan membuka lowongan pekerjaan.  (ra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel