BISNIS.COM, BOGOR: Tingkat konsumsi buah penduduk Indonesia masih jauh dari rekomendasi WHO. Padahal Indonesia sudah melakukan impor buah dari 22 negara di dunia yang menyerap dana sebesar Rp 12 triliun per tahun.
“Andaikata kita mau menaikkan tingkat konsumsi buah sesuai rekomendasi WHO, maka pilihannya adalah memanfaatkan yang kita punya (mengembangkan fruit estate) atau tingkatkan impor buah,” ujar Prof. Dr. Sobir, Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)-LPPM IPB dalam siaran pers IPB, Kamis (23/5).
Secara potitioning buah Indonesia dianggap buah yang eksotik. Selain itu varietas buah nusantara juga melimpah. Namun jika tidak dilindungi maka akan punah. Kondisi saat ini, petani buah masih bermain di skala kecil. Penerapan teknologi menjadi mahal dan bargaining potition-nya pasti tidak akan diterima oleh pemberi pinjaman modal.
"Jika kita tidak ingin impor maka konsolidasi petani adalah solusi, namun pasti akan ada masalah sosial. Harus ada manajemen yang kuat dimana kepemilikan lahan oleh petani dan manajerial oleh kelompok tani, sehingga penerapan teknologi akan murah,” ujarnya.
Untuk membatasi kuota impor buah, pemerintah sudah melakukan pembatasan dan pengalihan pelabuhan pintu masuk impor (4 pelabuhan).
"Indonesia sudah meneken kontrak dengan WTO yang isinya kita tidak bisa melakukan pembatasan kuota. Yang bisa kita lakukan adalah pengurangan pintu masuknya dan mengalihkan pintu masuknya ke pelabuhan-pelabuhan yang agak sulit dijangkau. Jika kita sangat mempersulit maka ekspor kita juga akan dipersulit oleh negara lain,” ujar Dr. Catur selaku perwakilan dari Kementerian Pertanian.
Melalui Revolusi Orange yang digagas IPB dan tim, sudah dilakukan pemetaan daerah yang sesuai untuk produksi buah nusantara dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu dalam revolusi ini diusulkan dilakukan pembatasan pada varietas-varietas yang prospeknya baik dengan melihat daya serap pasar terhadap buah tersebut.
