BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan menggunakan radio-frequency identification (RFID) yang saat ini dijalankan PT Pertamina (Persero).
Kepala Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas BUmi (BPH) Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pembatasan yang dilakukan dengan menggunakan RFID akan mendorong masyarakat menggunakan BBM non subsidi. Pasalnya, upaya pembatasan tersebut akan dilengkapi dengan aturan yang mengatur batas minimal konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan bermotor per harinya.
"Kalau dengan jatah 0,7 liter per hari untuk sepeda motor kan tidak cukup untuk keliling Jakarta. Dengan begitu, pengendara motor harus menggunakan BBM non subsidi. Kan konsumsi BBM nonsubsidi tidak dibatasi," katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Sommeng mengungkapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi memang perlu dilakukan untuk menjaga kuota BBM subsidi tidak melonjak hingga 50 juta kiloliter (KL). Upaya monitoring yang dilakukan Pertamina dengan menggunakan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM subsidi dianggap sebagai momentum yang tepat untuk melakukan pembatasan konsumsi.
Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina mengatakan SMP yang akan diterapkan perseroan memang dapat digunakan untuk membatasi konsumsi BBM subsidi. Hal itu dapat dilakukan jika ada aturan tegas yang dikeluarkan Pemerintah terkait pembatasan konsumsi BBM subsidi.
"Pengendalian dan pembatasan konsumsi dapat dilakukan. Jadi kalau ada penerapan Permen ESDM No.1/2013 ada ketentuan mobil dinas dilarang menggunakan BBM subsidi, kalau ingin mengisi ya nozel di SPBU tidak akan mengeluarkan bensin. Seperti itu pengendaliannya," ungkapnya.
Hanya saja, hingga kini Hanung mengaku belum mendapat arahan dari Pemerintah mengenai upaya pembatasan konsumsi BBM subsidi, sehingga RFID yang dipasang nantinya hanya untuk mencatat konsumsi BBM. Pertamina sendiri mengaku siap melakukan pengendalian konsumsi BBM subsidi jika ada aturan yang menjadi dasar hukumnya.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pemasangan RFID yang dilakukan Pertamina akan dimanfaatkan Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi.
"Monitoring itu kan dilakukan untuk melakukan pengendalian, kalau dimonitor tidak dikendalikan [konsumsinya] kan percuma saja," katanya. (mfm)
