BISNIS.COM, BANDUNG—Pemerintah Kabupaten Majalengka meminta Pemprov Jabar untuk memberi porsi strategis dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majalengka Yayan Somantri mengatakan rencana pengelolaan Bandara Kertajati selama ini kurang melibatkan Pemkab Majalengka, yang masuk wilayah administratifnya.
“Majalengka ingin terlibat dalam masalah perizinan dan pemanfaatan ruang,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/5/2013).
Yayan menyatakan Majalengka harus mendapat perhatian khusus terkait pengelolaan dan berharap berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kompensasi keberadaan bandara internasional di Majalengka.
Kadin Wilayah III Cirebon meminta Pemprov Jabar memprioritaskan pengusaha atau kontraktor lokal dalam proses konstruksi bandara tersebut.
Koordinator Forum Ketua Kadin di Wilayah III Cirebon Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat mengatakan Forum Ketua Kadin wilayah Cirebon memunculkan beberapa komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, kawasan industri, dan bandara Kertajati.
Dia menyatakan para pelaku usaha konstruksi, khususnya di wilayah Cirebon, siap dilibatkan dalam pelaksanaan konstruksi bandara tersebut. “Kami berharap ada sinergitas antara pemerintah, investor dan pengusaha kontruksi,” ujarnya.
PRA Arief berharap Pemprov Jabar dan pemerintah pusat dapat menggandeng pengusaha konstruksi lokal yang sudah memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek besar.
"Kami yakin sanggup terlibat dalam proses konstruksi Bandara Kertajati, yang saat ini masih dalam proses pembebasan lahan,” tuturnya.
Saat ini, ungkapnya, belum ada pembicaraan yang spesifik tentang rencana pembangunan konstruksi. (Wisnu Wage/mfm)
