BISNIS.COM, JAKARTA—Pemangkasan anggaran yang baru dilakukan menjelang paruh waktu 2013 menyisakan 2 permasalahan, yaitu keterbatasan ruang pemangkasan dan ketidakoptimalan penyerapan anggaran.
Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengatakan pos belanja yang memungkinkan untuk dipangkas adalah pos belanja nonoperasional yang terdapat di pos belanja barang dan belanja modal.
“Tentu belanja rutin semisal belanja pegawai atau biaya pinjaman luar negeri kan tidak bisa [dipangkas],” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (8/5/2013).
Namun, lanjutnya, belanja nonoperasional pun memiliki keterbatasan ruang pemangkasan karena banyak program atau proses tender yang sudah berjalan sampai dengan pertengahan tahun ini.
Selain keterbatasan ruang, pemangkasan anggaran juga akan mempengaruhi kinerja penyerapan secara keseluruhan.
Terkait masalah kinerja penyerapan, Armida mencontohkan pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas (perdin). Pos belanja perdin, sambungnya, berada hampir di semua pos anggaran APBN sehingga pemangkasannya akan merevisi sebagian besar daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Oleh karena itu, jelasnya, proses revisi tersebut akan membutuhkan waktu yang lama sehingga akan mempengaruhi kinerja penyerapan.
“Sekarang sudah Mei, dan kita juga ada masalah di penyerapan anggaran. Revisi Ini pasti akan mempengaruhi lagi penyerapannya,” katanya.
Pemerintah berencana melakukan pemangkasan anggaran untuk mengurangi risiko pelebaran defisit APBN 2013 yang diperkirakan akan melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari PDB.
Risiko pelebaran defisit muncul karena besarnya tekanan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan melesetnya beberapa asumsi makro pemerintah, seperti target penerimaan pajak, target lifting minyak, harga ICP, dan kurs rupiah terhadap dollar.
Berkaca pada tahun lalu, Armida pernah mengungkapkan pelaksanaan DIPA dari revisi anggaran 2012 baru berjalan efektif pada September 2012. Padahal, pengesahan APBN-P 2012 sudah dilakukan sejak April 2012. (LN)
