BISNIS.COM, JAKARTA--Keraguan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akibat adanya kepentingan politik menghadapi pemilu 2014.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan jangan sampai kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah ini berakhir juga menjadi wacana.
Apalagi, semua pemerhati kebijakan publik dan parpol sudah memberi dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
"Masalahnya pemerintah tersandera kepentingan politik menghadapi pemilu," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (3/5/2013).
Menurutnya, PPP sejak awal menegaskan kompensasi yang dibuat harus berjangka menengah dan panjang, bukan sesaat dengan bagi-bagi uang. Karena kalau itu yang diajukan pemerintah, maka kenaikan BBM ini adalah instrumen politik, bukan instrumen fiskal belaka.
Wacana kenaikan BBM ini tarik-ulur, katanya, karena kegamangan pemerintah. Dari tinjauan fiskal dan perbandingan harga BBM antar negara-negara importir di mana Indonesia adalah yang terendah. "Kenaikan BBM ini sifatnya sudah wajib."
Oleh karena itu, PPP memberikan dorongan penuh agar harga dinaikkan. "Cukup 1 harga kembali pada harga 2008. Kalau harga dinaikkan Rp2.000 dan kuota premium tersisa masih sekitar Rp17 juta kiloliter, maka ada penghematan subsidi Rp34 triliun. Angka ini masih jauh dari memadai, karena itu, seharusnya solar pun dinaikkan."
