Rehabilitasi Pantai Padang Butuh Rp150 miliar

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah menganggarkan kebutuhan dana perbaikan kawasan rawan abrasi Pantai Padang di Provinsi Sumatera Barat Rp150 miliar, menyusul kondisi groin yang rusak parah.

Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai, biasanya terbuat dari kayu.

Kepala BWS Sumatera V M. Adek Rizaldi menjelaskan sejak 1974, dari 18 km kawasan rawan abrasi pantai Padang baru 9,5 km yang sudah dilakukan penanggulangan.

”Zona A yakni BatangArau - Batang Air Dingin, kami tangani secara bertahap sejak 1974 setiap tahunnya, mengingat peralatan masih konvensional yaitu dengan crane,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/4).

Melalui penangan tersebut yang selesai pada 1996, lanjutnya, zona tersebut sudah berfungsi maksimal menahan abrasi pantai.

Kendati demikian, masih diperlukan rehabilitasi groin yang baru dilakukan sejak 2010 secara bertahap.

Adek menuturkan pihaknya memadukan konsep perbaikan dengan pariwisata, mengingat lokasi tersebut objek wisata pantai Padang.

”Untuk penanganan kawasan pantai yang belum tertangani dan rehabilitasi groin-groin tersebut total kebutuhannya adalah sebesar Rp 150 miliar,” katanya.

Pada tahun anggaran 2013, ujar Adek, pekerjaan penanganan pengamanan pantai adalah dengan melanjutkan pekerjaan dari tahun sebelumnya, yaitu rehabilitasi sebanyak 2 groin.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II BWS Sumatera V Andri Yosa menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan rehabilitasi groin, yaitu 4 groin pada 2010, 2 groin pada 2012, dan 2 groin pada 2013.

”Pada 2013 kita fokuskan rehabilitasi groin yang rusak terdegradasi, kita kembalikan posisinya ke semula, dimensinya juga kita perpanjang, salah satu groinnya juga dibentuk T agar bisa dipakai untuk pariwisata,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tengah membuat siteplan untuk kawasan pariwisata di pantai Padang. Hingga saat ini, sedang dilakukan pembicaraan dengan masyarakat dan instansi terkait, termasuk Kementerian PU melalui BWS Sumatera V.

”Di Sumatera Barat ini sinergitasnya cukup bagus, jadi kalau ada dana yang terbatas disini misalnya ada dinas PSDA juga dinas Pariwisata yang mengerjakan,” tambah Andri.