Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEUANGAN DAERAH : BPKP Ungkap Indikasi Duplikasi Pembiayaan

BISNIS.COM, JAKARTA-- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyisyaratkan bakal fokus pada pengungkapan indikasi duplikasi pembiayaan di daerah.

BISNIS.COM, JAKARTA-- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyisyaratkan bakal fokus pada pengungkapan indikasi duplikasi pembiayaan di daerah.

Iman Bastari, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, mengemukakan pada sebagian besar kegiatan di daerah terkadang sumber pembiayaannya berasal dari berbagai sumber pendanaan seperti dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan APBD murni.

"Perwakilan BPKP diharapkan dapat mengungkap duplikasi [pembiayaan] ini agar tercipta akuntabilitas keuangan negara yang baik di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antara bidang Instansi Pemerintah Pusat dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di perwakilan BPKP," ujarnya seperti dikutip dari laman Bpkpgo.id hari ini, Kamis (25/4/2013).

Menurutnya, pengungkapan indikasi duplikasi pembiayaan juga dimaksudkan untuk mewujudkan 'good governance' sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara agar tercipta anggaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan daerah bukan pada birokrasi pemerintahan.

Iman Bastari juga menyoroti masih adanya kebingungan pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Standar akuntansi pada dasarnya dibuat untuk mempermudah bukan mempersulit penyusunan laporan keuangan. Kalau ada daerah yang belum paham mengenai standar tersebut, Perwakilan BPKP diharapkan dapat membantu untuk mempermudah implementasinya,” ungkapnya.

Terkait penggunaan aplikasi SIMDA dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, Iman Bastari berharap penggunaannya dapat menyeluruh mulai dari penganggaran sampai pelaporan. Mengingat penggunaan aplikasi SIMDA di daerah masih belum optimal, dimana pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SIMDA baru sekitar 60%.

Di samping itu, SIMDA juga masih digunakan sepotong-potong tidak menyeluruh mulai dari penganggaran sampai pelaporan. Diharapkan, perwakilan BPKP dapat mendorong pemerintah daerah yang telah memakai aplikasi SIMDA agar menggunakannya secara menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Amri Nur Rahmat
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper