BISNIS.COM, JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta menyatakan penghentian proyek jalan layang nontol (JLNT) Kampung Melayu – Tanah Abang karena kontraktor pekerjaan PT Istaka Karya kehabisan modal untuk menyelesaikan proyek.
Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI waktu itu tidak membayarkan tagihan sebesar Rp24 miliar karena ada pergantian Gubernur. Inspektorat DKI menegaskan tagihan tidak bisa dibayar sebelum ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ini ada tafsiran yang salah bahwa penggantian kepala daerah, proyek itu harus dihentikan. Padahal untuk pekerjaan multiyears yang rutin tidak perlu dihentikan, staf sini tidak mau tanya ke Mendagri atas peraturan ini,” jelas Ahok di Balai Kota hari ini, Rabu (24/4/2013).
Begitu inspektorat tidak berani bayar, sambung Ahok, Istaka Karya kekurangan modal karena kemampuan finansialnya pas-pasan sehingga kelimpungan melanjutkan proyeknya. Hal itu diperparah lagi dengan molornya pengesahan anggaran APBD yang baru disahkan oleh DPRD akhir Januari 2013. Sehingga mau tidak mau kontraktor kerja tidak bisa melanjutkan karena tidak ada modal.
“Ini soal kehabisan modal, jadi langsung distop karena kita nggak bayar karena APBD sudah telat dan tahun lalu itu harusnya pak Ery [Ery Basworo mantan kadis PU] bayar, tapi nggak dibayar karena pak Ery Ragu,” terang Ahok.
Dia menambahkan, pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran tagihan kontraktor untuk menyelesaikan proyek tetapi harus menunggu hasil audit anggaran guna menghindari kesalahan. Harapan Pemprov setelah audit, tagihan dibayarkan kepada Istaka Karya agar tidak perlu buka tender lagi yang justru memakan waktu lebih lama.
Diperkirakan audit berlangsung sekitar dua minggu, artinya bulan depan bisa dipastikan tagihan kontraktor dibayarkan. Dengan begitu, perusahaan karya BUMN itu tidak perlu meminjam uang dari Bank milik pemerintah karena bisa dibayarkan dalam waktu 2 jam setealah Kadis PU tandatangan.
“Pak Dahlan Iskan ngomong kan mau pinjam uang di Bank BUMN untuk terusin. Sebenarnya tidak perlu pinjam kalau BPK cepet, dua jam bisa kita bayar,” terang Ahok.
Sementara itu, pihak PT Istaka Karya menyatakan siap melanjutkan proyek tersebut jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan pendanaan.
