BISNIS.COM, JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana melakukan audit terhadap proyek jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Namun ia menegaskan proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu masyarakat luas, karena tinggal menyisahkan kurang dari 10 meter untuk tersambung.
"Kalau memang ada BUMN yang tidak beres, bongkar saja. Tapi proyek itu harus selesai karena sudah ditunggu masyarakat luas. Saya tidak akan tutup-tutupin. Saya tidak akan melindungi bahkan akan ikut bongkar kalo memang ada indikasi main-main" ujarnya hari ini, Selasa (23/4/2013).
Sebelumnya pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara kelanjutan pembangunan JLNT tersebut karena adanya indikasi keterlambatan penyelesaian dan pembengkakan biaya proyek. Proyek akan dilanjutkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dahlan menjelaskan bagian yang belum selesai tersebut dikerjakan oleh PT Istaka Karya (Persero). Ia menambahkan dalam penandatanganan proyek tersebut PT Istaka Karya (Persero) diberikan waktu hingga akhir Juni 2013. Sehingga perseroan masih memiliki waktu 1,5 bulan lagi.
Ia mengungkapkan untuk menyelesaikan proyek tersebut PT Istaka Karya harus mencari pinjaman dari pihak ketiga yaitu perbankan BUMN agar dapat menyelesaikan proyek tersebut tanpa menunggu pembayaran dari Pemda DKI.
"Saat ini PT Istaka Karya masih punya tagihan ke Pemda DKI Jakarta sekitar Rp24 miliar. Istaka mendukung kalau diadakan audit ulang agar sisa pembayaran dan kekurangan proyek bisa segera dikucurkan," ujar Dahlan.
Menurutnya, PT Istaka Karya tidak mungkin menyogok untuk mendapatkan proyek tersebut karena pada saat itu perseroan dalam posisi tidak punya uang sama sekali. Bahkan saat itu PT Istaka Karya (Persero) baru terhindar dari pailit setelah para kreditornya sepakat untuk bersama-sama menyelamatkan perusahaan dari kepailitan.
Selain itu, Dahlan mengungkapkan BUMN lain yang juga menggarap JLNT tersebut sepeti PT Wijaya Karya Tbk sudah menyelesaikan bagiannya dan tidak punya tagihan ke Pemprov DKI. Ia mengungkapkan, WIKA malahan melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas dengan menyempurnakan desain yang dibuat pemilik proyek.
"Dalam proyek tersebut WIKA telah memberikan penghematan sebesar Rp53 miliar. Dalam kasus jalan layang non tol ini, WIKA mengembalikan seluruh Rp53 miliar kepada Pemda DKI," ungkapnya.
