Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENAIKAN BBM: Premium Jadi Rp6.500 Didukung Seluruh Gubernur

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah daerah mendukung rencana pemerintah pusat mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan opsi penaikan harga.

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah daerah mendukung rencana pemerintah pusat mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan opsi penaikan harga.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Gubernur seluruh Indonesia memberikan pendapatnya masing masing dalam rapat koordinasi tentang BBM Bersubsidi di kantor Kemendagri. Pada dasarnya sebagian besar Gubernur mendukung penaikan harga BBM.

Pada prinsipnya, lanjut Gamawan, tidak ada kepala daerah yang menolak opsi pengurangan subsidi serta opsi dan resiko yang disampaikan pemerintah pusat.

“Ya malah Gubernur  banyak yang memberikan dukungan naikkan saja. Prinsip semuanya setuju, karena riil di lapangan yang jauh - jauh itu sudah beli dengan harga mahal,” katanya di Kantor Kemendagri, Selasa (16/4).

Rakor kepala daerah tersebut merupakan agenda penjelasan opsi untuk mengatasi pembengkakan subsidi BBM dalam APBN 2013. Menurut Gamawan ada empat opsi yang disampaikan kepada Gubernur tetapi keputusan tetap berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.“Besok ada rapat dengan Presiden mudah mudahan ada solusi.”

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Yang terpenting bagi DKI tetap mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi murah.  

Skema yang ditawarkan, lanjutnya, pertama penaikan harga BBM subsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk semua jenis kendaraan dan kedua penaikan Rp6.500 untuk kendaraan pelat hitam saja sedangkan plat kuning dan sepeda motor tetap sama.

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan HB X  masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden mengenai opsi pengendalian BBM atau penaikan harga BBM. Namun saat ini, pemerintah daerah menginginkan ada kepastian kuota BBM bersubsidi karena untuk solar bersubsidi DIY selama tiga bulan pertama sudah melebihi kuota.

Kepastian tersebut diperlukan karena data kuota BBM bersubsidi yang dipegang Pertamina dan yang dipegang pemerintah jumlahnya berbeda. "Kalau memang kuota kita ada kepastian, otomatis kita harus desain [kebutuhan BBM] tiap hari." (if)



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Sumber : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper