Tarif Bongkar Muat Di Tanjung Priok Belum Disetujui Asosiasi

BISNIS.COM, JAKARTA-Rencana penaikan tarif bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar rata-rata 68% masih belum disepakati asosiasi pengguna jasa di pelabuhan.

Perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan Priok mengaku sulit menjalankan operasional karena harus menanggung kenaikan upah buruh / tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

"Kami mengusulkan penyesuain tarif OPP/OPT dan sudah disampaikan kepada asosiasi penyedia jasa di Pelabuhan Priok. Untuk general cargo kami usulkan menjadi sekitar Rp.90.000/Ton dari sebelumnya Rp.55.000/Ton," ujar Juswandi Kristasto Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta,kepada Bisnis, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, tarif OPP/OPT yang berjalan saat ini masih mengacu pada pedoman tarif 2008, sementara sejak itu sudah terjadi tiga kali penyesuaian upah buruh pelabuhan.

Juswandi berharap asosiasi di Priok dapat memahami rencana penyesuain tarif OPP/OPT tersebut.

"Kami juga meminta dan berharap asosiasi terkait termasuk GINSI selaku pemilik barang dapat mendukung usulan penyesuain tarif itu,"paparnya.

Juswandi mengatakan, tari OPP/OPT di pelabuhan Tanjung Priok masih jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan di Tanjung Perak Surabaya maupun di Pelabuhan Belawan Medan Sumut.

"Di kedua pelabuhan itu (Perak dan Belawan) tarif OPP/OPT nya sudah disesuaikan per Februari 2013, yakni untuk general cargo sudah diatas  Rp.100.000/Ton," ungkapnya.

Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento, mengatakan sampat saat ini pihaknya belum pernah diajak bicara oleh APBMI soal penyesuain tarif OPP/OPT di Priok itu.

"Bagaimana kami mesti menyikapi, sebab sampai kini belum pernah ada pembicaran soal ini dengan pemilik barang di pelabuhan,"ujarnya.

GINSi, kata dia, berharap semua komponen dan struktur tarif di pelabuhan mesti terperinci dan jelas peruntukkannya guna mendukung efisiensi jasa logistik di pelabuhan.

"Jika strukturnya (tarif) di pelabuhan itu tidak jelas peruntukkannya tentu saja kami sangat keberatan," paparnya.