BISNIS.COM, JAKARTA--Penanganan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan aspek struktural, tetapi juga harus melalui pendekatan non-struktural dan sosial.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menegaskan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tinggal di bantaran sungai yang memiliki peran penting dalam hal penanganan banjir.
Menurutnya, penanganan banjir secara total juga harus dilakukan semua pemangku kepentingan, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja.
“Kalau semua diserahkan ke PU, banjir tidak akan pernah selesai,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).
Selanjutnya, menurutnya penanaman sayuran musiman pada lahan dengan kemiringan 45 derajat juga dapat mengakibatkan longsor. Semestinya, lanjutnya, untuk tanah dengan kondisi tersebut ditanami oleh pohon-pohon besar.
“Usau masa panen, hujan menggerus lahan, membawa lumpur yang bisa mendangkalkan sungai. Budidaya menanam sayuran di daerah hulu tersebut harus mulai dikurangi. Petani juga harus diberikan pemahaman atas kondisi tersebut,” ujarnya.
Adapun penanganan banjir secara struktural, Kementerian PU mengelola berdasarkan wilayah sungai melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai. Secara keseluruhan ada 160 wilayah sungai di Tanah Air.
Untuk penyelesaian secara struktural di Jakarta misalnya, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane membangun Kanal Banjir Timur, peningkatan kapasitas Kanal Banjir Barat, serta normalisasi sungai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
