BISNIS.COM, JAKARTA—Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kebijakan yang diambil terkait subsisi bahan bakar minyak dinilai tidak tepat.
Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif INDEF, mengatakan manfaat ekonomi yang diperoleh dari BLT hanya berjangka pendek dan tidak tepat secara sosial.
“Kalau mau [memberikan kompensasi] yang lebih produktif, tetapi kalau mau cepat seperti BLT, itu sesuatu yang dikritik bersama-sama,” katanya seusai acara Evaluasi Triwulanan INDEF, Selasa (9/4).
Sementara itu, Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi INDEF, mengatakan kompensasi melalui BLT dinilai hanya menguntungkan secara politis. Menurutnya, kompensasi yang diberikan pemerintah seharusnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.
Enny menilai pemberian insentif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek.
“Kompensasi pada lapangan pekerjaan bisa jangka pendek, misalnya privilege bagi UMKM berupa keberpihakan kepada peningkatan UMKM terhadap akses permodalan, contohnya melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat],” ujarnya.
Selain akses permodalan, Enny juga menyarankan adanya peningkatan akses kepada pasar bagi sektor UMKM. Pasalnya, sektor ini memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang tinggi.
Lebih lanjut, Erani mengatakan kompensasi yang diberikan pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM merupakan langkah pemerintah melindungi masyarakat miskin yang paling besar merasakan dampaknya.
Pemberian BLT, lanjutnya, memang dinilai lebih sederhana daripada cara-cara lain yang lebih produktif. Namun, dia menegaskan kebijakan kompensasi yang diambil secara instan tidak akan bisa memberikan hasil yang bagus.
