BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga negara pada 2014 sebesar Rp561,2 triliun. Pagu indikatif tersebut belum termasuk anggaran Pemilu dan BPJS yang mencapai Rp24,52 Triliun.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pagu indikatif belanja negara pada 2014 diperkirakan mencapai Rp1.900 triliun. Pagu tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan belanja negara APBN 2013 yang mencapai Rp1.683,0 triliun.
"Dari Rp1.900 triliun itu, resource envelop untuk lembaga sama kementerian di pusat jumlahnya Rp561 triliun. Itu secara riil nanti saat nota keuangan disampaikan, akan ditambah Rp50 triliun lagi," tutur Menkeu seusai Rapat Kerja Pemerintah 2014 di Bappenas, Senin (8/4).
Tambahan anggaran belanja K/L sebesar Rp50 triliun, imbuhnya, merupakan pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 sebesar Rp16 triliun, anggaran penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Rp8,52 triliun dan sisanya sekitar Rp25 triliun untuk anggaran kenaikan gaji PNS.
Apabila dikalkulasi, total pagu indikatif belanja K/L pada 2014 mencapai Rp611,2 triliun. Pagu tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja K/L dalam APBN-P 2012 Rp547,92 triliun dan APBN 2013 Rp594,59 triliun.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan besaran dan arah kebijakan pada tahun anggaran 2014 kepada K/L dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia.
Menkeu berharap penyusunan RKP dan RAPBN 2014 dapat berlangsung dengan efisien, menghindari duplikasi, dan menghindari berulangnya kegiatan yang perlu dianggarkan.
"Sekarang K/L akan selesaikan rencana mereka untuk dibicarakan di trilateral meeting. Jadi pos-pos yang spesifik belum dibicarakan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo mengatakan dalam penyusunan RKP dan RAPBN 2014, K/L diharapkan dapat memenuhi target pembangunan meski dengan anggaran yang terbatas.
"Biasa lah K/L minta anggaran sebesar-besarnya, tetapi kita kan kemampuan duitnya terbatas dan tidak bisa memenuhi semua," ujar Herry.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tema RKP 2014 adalah memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
