BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah menetapkan pagu indikatif untuk proyek-proyek konektivitas sebesar Rp46,02 triliun pada 2014, meningkat Rp4,86 triliun dari 2013 yang sebesar Rp41,2 triliun.
Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan anggaran sebesar itu sebenarnya dirasakan masih kurang.
Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, lanjutnya, pemerintah akan melakukan refocusing dalam pengalokasiannya.
“Yang difokuskan terutama adalah pencapaian RPJMN 2010-2014 dan MP3EI,” katanya di Gedung Bappenas, Senin (8/4/2013).
Dalam pagu indikatif untuk proyek konektivitas, pengalokasian terbesar diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan serta jalan tol sebesar Rp21 triliun. Adapun, proyek konektivitas laut dialokasikan sebesar Rp5,47 triliun, sedangkan proyek konektivitas udara dialokasikan sebesar Rp6,28 triliun.
Kemudian, sisanya yang sebesar Rp13,27 triliun diperuntukkan bagi prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan rehabilitasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta pengadaan bus.
Pada kesempatan yang sama, Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengungkapkan pagu indikatif untuk belanja modal pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 hampir sama dengan tahun ini. Namun, dia tidak mengungkapkan besaran belanja modal RKP 2014. “Saya tidak hafal, tetapi kira-kira belanja modal itu kurang lebih sama totalnya,” katanya.
Di lain pihak, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo juga belum bisa menyampaikan besaran belanja modal untuk RKP 2014. “Belum bisa disampaikan [pagu indikatif belanja modal],” ujarnya.
Pada RKP 2014, pemerintah menetapkan pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp561,2 triliun, meningkat dari pagu indikatif K/L RKP 2013 yang sebesar Rp541,4 triliun. Namun, pagu indikatif K/L RKP 2014 lebih kecil daripada pagu definitif K/L APBN 2013 yng sebesar Rp594,6 triiun.
Armida mengungkapkan pendanaan di dalam RKP 2014 akan memprioritaskan pada efisiensi anggaran, penetapan ulang fokus pendanaan program dan kegiatan, dan prioritas tambahan dana pada isu-isu strategis.
