BISNIS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah juga membuka opsi pencabutan subsidi BBM bagi orang mampu. Pasalnya, selama ini, 70% BBM subsidi dinikmati oleh orang yang mampu alias tidak tepat sasaran.
Adapun caranya dengan melakukan pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan pribadi. Namun sayang, Susilo enggan memaparkannya lebih jelas mengenai pembatasan tersebut.
“Berbagai opsi masih dievaluasi, tunggu saja. Pihak Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Komite Ekonomi Nasional (KEN),” kata Susilo di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Menurutnya, harga BBM bersubsidi dengan harga keekenomian sangat jauh perbandingannya. Harga BBM bersubsidi saat ini sekitar Rp4.500, sementara harga BBM sesuai dengan keekonomian sekitar Rp9.500.
“Nah ini, BBM bersubsidi, 77% itu dinikmati oleh rakyat mampu, jadi tidak tepat sasaran. Orang mampu di sini maksudnya orang yang memiliki mobil. Jadi, nanti bisa saja pembatasan mobil pribadi,” tambahnya.
Adapun rencana pembatasan konsumsi yang pernah disampaikan oleh pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan menggunakan teknologi informasi. Pada (25/3) lalu, pemerintah menyatakan mulai Juli 2013, pemerintah akan melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kendaraan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan pada tahap awal, pembatasan akan dilakukan untuk wilayah Jabodetabek. Prinsipnya, pembatasan adalah kendaraan hanya boleh memakai BBM bersubsidi pada tingkat yang wajar.
Nantinya, volume pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bergantung pada jenis kendaraan, yakni kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan niaga. Pihaknya sendiri mengaku telah melakukan perhitungan.
“Misalnya, kalau kendaraan memakai BBM bersubsidi setiap hari 20 liter-30 liter, setelah ada pembatasan, tidak boleh membeli lebih dari batas itu," kata Edy. Pembatasan pemakaian BBM dengan memakai teknologi informasi itu lebih pada upaya mencegah penyalahgunaan, sehingga akan mengurangi anggaran subsidi APBN 2013.
Jadi, bukan membatasi pemakaian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin, tahun pembuatan, ataupun kebijakan pelarangan.
Adapun sistem teknologi informasi yang digunakan adalah Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) BBM Subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Setelah merampungkan pemasangan SMP BBM subsididi Jabodetabek, Pertamina akan memperluas sistem monitoring tersebut ke seluruh SPBU di Pulau Jawa yang ditargetkan akan siap dioperasikan pada akhir 2013.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka opsi penaikkan harga BBM subsidi sebagai opsi terakhir. “ Sebagai kompensasinya bagi rakyat miskin masih dievaluasi, mungkin bukan BLT, tapi seperti proyek padat karya. Belum tahu juga kompensasinya nanti seperti apa, tergantung evaluasi,” ucap Susilo.
