BISNIS.COM, JAKARTA—Menteri Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan dua opsi terkait kebijakan pembatasan impor produk hortikultura.
Kedua opsi tersebut adalah pemberian batas waktu penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) atau mencabut sama sekali kebijakan pembatasan impor produk hortikultura.
“Lag time-nya [penerbitan RIPH] itu panjang. Belajar dari bawang putih kemarin sampai 3 bulan. Mana mungkin pasar bisa menerima keterlambatan itu,” katanya di Gedung Kemenko, Kamis (4/4).
Namun, Menko mengungkapkan dirinya cenderung lebih menyetujui pencabutan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura. Menurutnya, sistem pembatasan impor tersebut berisiko tinggi menimbulkan kartel dan sering menimbulkan distorsi dalam pelaksanaannya.
Apabila kebijakan pembatasan impor ini dicabut, jelasnya, pemerintah masih bisa melakukan langkah pengendalian impor melalui kebijakan bea masuk.
“Kalau lagi panen, pemerintah kendalikan dengan bea masuk yang tinggi. Importir bisa tetap mengimpor, tetapi dengan bea masuk tinggi. Dengan demikian, petani kita terlindungi. Cara ini lebih lentur,” katanya.
Menko mengaku kecewa dengan pengelolaan impor hortikultura dalam 2 bulan terakhir yang berdampak pada tingginya level inflasi Februari dan Maret.
Seperti diketahui, Data Badan Pusat Statistik mencatatkan level inflasi yang tinggi pada Februari dan Maret, masing-masing sebesar 0,75% dan 0,63%. Inflasi Februari 2013 tercatat paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Adapun, inflasi Maret 2013 tercatat paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. (if)
