BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp26 triliun untuk mendanai persiapan dan operasionalisasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2014.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah telah mengkalkulasi jumlah anggaran yang dibutuhkan seiring berjalannya BPJS Kesehatan pada tahun depan.
Untuk itu, pemerintah menganggarkan dana Rp7 triliun pada 2013 untuk persiapan sarana dan prasarana BPJS Kesehatan. Adapun anggaran yang disiapkan pada 2014 mencapai Rp26 triliun untuk persiapan infrastruktur dan tanggungan premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Anggaran tersebut, jelas Agus, belum termasuk anggaran bidang kesehatan yang dialokasikan pemerintah di Kementerian Kesehatan. Dalam APBN 2013, anggaran belanja Kemenkes ditetapkan sebesar Rp34,58 triliun.
"Pada 2014 Rp26 triliun lah jadinya. Jumlahnya itu Rp16 triliun buat PBI, kemudian untuk PNS sama TNI itu mungkin Rp5 triliun-6 triliun, terus sisanya untuk tambahan yang lainnya," papar Agus di Kemenkeu, Jumat (15/03).
Dengan mempertimbangkan kesehatan fiskal pemerintah, imbuhnya, kapasitas maksimum yang dapat disediakan untuk mendukung BPJS pada 2014 adalah sebesar Rp26 triliun.
Dana tersebut termasuk tanggungan premi BPJS bagi 86,4 juta masyarakat miskin dan hampir miskin atau yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran. Dengan asumsi nilai premi sebesar Rp15.500 per kapita per bulan, pemerintah harus menyiapkan anggaran PBI sebesar Rp16,07 triliun/ tahun.
Namun, pemerintah dan DPR belum satu suara terkait besaran PBI yang akan diterapkan. Menkeu menuturkan dalam pembahasan PBI, terdapat 14-15 simulasi besaran iuran, mulai dari Rp10.500 sampai Rp22.200 per kapita per bulan. Namun yang saat ini, Kemenkeu meyakini besaran PBI yang sesuai adalah sebesar Rp15.500 per kapita per bulan.
"Nanti kalau kita sudah ada space fiskal yang lebih longgar dan kesiapan suplainya memadai, kita bisa pertimbangkan lagi, tetapi komitmen untuk BPJS itu 1 Januari 2014 itu dipegang untuk dilaksanakan," tuturnya.
Kepala Pusat APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan dengan alokasi tersebut, anggaran untuk fungsi kesehatan dalam APBN akan meningkat tajam.
Pasalnya, untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang selama ini telah berjalan, alokasinya hanya Rp8 triliun. Artinya, dengan alokasi PBI sebesar Rp16,07 triliun terdapat lonjakan pagu sebesar 2 kali lipat.
"Kalau kita lihat Jamkesmas yang sekarang ini jalan alokasinya sekitar Rp8 triliun, dengan PBI yang Rp15.500 itu melompat sudah sangat jauh. Makanya kita lihat di 2014, baru kita evaluasi," ujar Rofyanto.
Meski sudah mengantongi prognosis besaran anggaran BPJS Kesehatan, namun pemerintah belum menentukan pos belanja mana yang akan dibebankan premi PBI yang ditanggung pemerintah.
"Masih kita kaji penempatannya di mana. Apakah di pos bantuan sosial atau bagian dari kementerian/lembaga, nanti kita lihat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
