IMPORTIR NAKAL: Dilarang Ada Kartel, Pemerintah Tindak Tegas

BISNIS.COM,SEMARANG --- Pemerintah tidak akan bersikap permisif terhadap importir-importir nakal yang memanfaatkan naiknya harga komoditas di pasaran.

"Tidak boleh mengimpor tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan. Kalau kita permisif dengan hal-hal seperti itu, lama-lama orang akan mengimpor tanpa mengindahkan aturan," tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Sabtu (16/3).

Hal itu diungkapkannya seusai acara Sambung Rasa dengan Keluarga Besar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Tengah di Pasar Industri Kecil dan Kerajinan (PIKK) Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Hatta mencontohkan puluhan kontainer bawang putih yang saat ini tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta karena sebagian besar tidak memiliki izin atau izinnya impor bawang tersebut belum didapatkan.

"Menteri Keuangan sudah mengirim SMS kepada saya, mengatakan bahwa sebagian besar dari barang itu tidak memiliki perizinan atau izinnya belum dikeluarkan. Tetapi, barang sudah ada di Tanjung Priok," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihak bea cukai akan memilah kontainer yang berisi bawang putih itu, mana yang masuk kategori pelanggaran karena belum dilengkapi izin impor dan mana yang sudah berizin.

"Kita memang memerlukan tambahan untuk mencukupi kebutuhan bawang putih dengan impor. Tetapi, kita tidak boleh permisif dengan tindakan seperti itu," kata Hatta yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dia prihatin dengan kenaikan harga komoditas yang kerap kali menguntungkan importir, ketika musim panen raya harga komoditas akan jatuh, sedangkan saat tidak panen harga tinggi dan impor masuk.

"Lalu siapa yang enak dan untung ini? Importir. Oleh sebab itu, kartel-kartel harus dibenahi. Dilarang ada kartel. Saya sudah meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membenahi tata niaga ini," tegasnya.

Apalagi, kata dia, kenaikan harga bawang putih saat ini telah menyumbang angka inflasi sampai dengan 0,12 persen yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia karena inflasi menggerus daya beli masyarakat.

"'Masa' karena bawang putih, seluruh rakyat Indonesia harus menderita? Inflasi sampai 0,12%n hanya karena bawang putih. Ini (inflasi, red.) terlalu tinggi untuk sebuah bawang putih," kata Hatta.