BISNIS.COM, JAKARTA--Optimalisasi bank yang sudah ada dinilai menjadi solusi terbaik bagi penyediaan bank pertanian.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintah bisa memaksimalkan jaringan yang sudah dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. "BRI harus memaksimalkan jaringan yang sudah ada, sebab membangun jaringan itu sulit," ucapnya, Rabu (13/3/2013).
Sektor pertanian, lanjutnya, merupakan sektor dengan resiko bisnis tinggi. Pasalnya, proyek pertanian merupakan proyek jangka panjang, sedangkan sistem pengumpulan dana berlangsung dalam jangka pendek.
Oleh sebab itu, pengelolaan bank pertanian tidak bisa disamakan dengan bank umum. Jika pengelolaan bank umum diterapkan untuk bank pertanian, maka akan terjadi ketidaksesuaian.
"Bisa terjadi missmatch antara dan yang disalurkan untuk pertanian dengan dana yang dikumpulkan," ungkapnya.
Burhanuddin menilai pemerintah belum menunjukkan komitmennya untuk membangun bank yang ramah terhadap sektor pertanian. Dia mengusulkan, komitmen bisa ditunjukkan dengan amandemen UU Bank Sentral agar Bank Indonesia diperbolehkan membeli surat utang di pasar perdana.
"Kalau Bank Indonesia bisa membeli surat utang di pasar perdana, hasilnya bisa digunakan untuk membiayai petani," imbuhnya.
Terkatung-katungnya ide pembentukan bank pertanian, lanjutnya, disebabkan oleh pengaruh International Monetary Fund yang kelewat besar. Menurutnya, sebelum krisis 1998, perbankan di Indonesia memiliki fokusnya masing-masing, termasuk fokus BRI untuk pembiayaan sektor pertanian.
Sayangnya, Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Indonesia dengan IMF mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan kekhususan sektor tersebut.
"Setelah krisis tidak ada bank yang khusus menangani sektor tertentu, yang ada tinggal Bank Komersial dan Bank Perkreditan Rakyat. Tujuannya untuk menyamaratakan bunga pinjaman," ungkapnya.(msb)
