JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) enam ruas tol dalam kota Jakarta tertunda.
Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan PPJT tersebut harus ditandangani oleh PT Jakarta Tollroad Developmen, maksimal 26 Januari.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI Joko Widodo.
“Sebelum menandatangani PPJT, JTD harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan (Amdal) dari Gubernur DKI. Akan tetapi hingga sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga PPJT masih belum bisa dilaksanakan,” KATANYA, HARI INI (29/1).
Kendati demikian, lanjutnya, hal tersebut tidak berarti pembangunan jalan tol tersebut akan mandek. Ia menjelaskan, Kementerian PU melalui BPJT telah memberikan tambahan waktu kepada JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI mengenai dokumen Amdal tersebut.
“Namun jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota”.
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.
“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan ITU ehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” tuturnya.(15/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
