JAKARTA -- Pemerintah akan membuat tanggapan atas rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) dalam bentuk rencana aksi (plan of action).
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan secara umum pemerintah sejalan dengan pikiran-pikiran KEN.
"Presiden perintahkan saya untuk follow up rekomendasi dari KEN untuk nanti diterjemahkan menjadi plan of action dalam rapat kabinet Februari mendatang," ujarnya Selasa (22/1) malam.
Dia menambahkan rekomendasi KEN penting sebagai masukan untuk mencari upaya penurunan kesenjangan sosial.
"Misalnya dengan mengefektifkan kluster-kluster yang ada. Ini sejalan dengan MP3I dan kesinergian antar kementerian," paparnya.
Hatta memaparkan salah satu hal yang disorot KEN yaitu soal efektivitas pengeluaran. KEN menilai membengkaknya belanja barang tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik.
"Ini ada kaitannya dengan personel yang meningkat. Pemerintah sebenarnya sudah lakukan moratorium, termasuk memotong belanja-belanja dinas," katanya.
Selasa (22/1), Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Sidang Kabinet Paripurna Diperluas dengan topik paparan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) tentang dinamika dan perkembangan perekonomian pada saat ini.
KEN menyampaikan pandangan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tata kelola perdagangan, serta kesenjangan sosial di Indonesia.
Ada tiga hal yang dipaparkan KEN, yaitu soal pengelolaan APBN, kartel pangan, dan isu tentang pengurangan kemiskinan dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan di dalam negeri. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
