JAKARTA: Rumitnya birokrasi di tingkat pemerintah daerah serta minimnya infrastruktur menjadi kendala utama keengganan pengusaha untuk berinvestasi atau merelokasi usahanya ke luar Jabodetabek.
Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), mengatakan keluhan utama yang dilontarkan pengusaha adalah tidak meratanya penyebaran infrastruktur pendukung di daerah lain terutama di luar Pulau Jawa.
"Permasalahan yang sudah pasti adalah infrastruktur yang belum mendukung untuk berinvestasi di luar Jabodetabek," katanya kepada Bisnis, Senin (21/1/2013).
Menurutnya, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memang telah mendorong investor untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa, tetapi realisasi pembangunan infrastruktur melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai masih lamban.
Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa tax allowance melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 207 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
"Kami terus mendorong investor untuk menanamkan modal di luar Pulau Jawa dengan menyiapkan insentif bagi mereka," ujar Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Kemenperin, beberapa waktu lalu. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
