MEDAN--Kontrak kerja sama Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumium (Inalum) yang berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara segera berakhir pada 2013 ini.
Rencananya, Pemerintah Indonesia akan mengambilalih pengelolaan PT Inalum yang merupakan usaha patungan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan Nippon Asahan Aluminium (NAA) berkedudukan di Tokyo, Jepang.
Namun, bagi Provinsi Sumatra Utara, kata Chaidir Ritonga, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara, harus mendapatkan keuntungan dari pengambilalihan pengelolaan PT Inalum tersebut.
“Sangat jelas potensi sumber daya alam yang dimiliki Sumatra Utara dijadikan sebagai sumber untuk menggerakkan turbin-turbin milik PT Inalum dalam melebur alumina menjadi aluminium,” kata Chaidir Ritonga kepada Bisnis, Jumat (18/1).
Jadi, sangat wajar jika pengelolaan PT Inalum nantinya sudah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, maka Provinsi Sumatra Utara dan 10 kabupaten/kota lainnya yang berada di kawasan Danau Toba mendapatkan keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut.
“Keuntungan jangan berbentuk Golden Share, namun harus lebih siqnfikan, yakni kepemilikan saham 40 % dikendalikan oleh pemerintah pusat, 20 % Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan 40 % untuk 10 pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan Danau Toba yang masing-masing kabupaten/kota memperoleh 4 %,” ujar Chaidir. (spr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
