JAKARTA—Kadin Jawa Timur meminta pemerintah untuk mempercepat proyek pengembangan pelabuhan strategis, agar pengusaha pelayaran dapat mendatangkan kapal baru yang lebih besar seiring penurunan harga kapal dunia hingga hampir 50%.
Ketua Pengembangan Pelayaran Kadin Jawa Timur Lukman Ladjoni mengatakan pengembangan infrastruktur pelabuhan akan menjadi stimulus utama bagi pelaku usaha pelayaran untuk berinvestasi dengan membeli kapal baru di 2013.
"Saat ini pengusaha pelayaran sulit mendatangkan kapal-kapal baru bahkan kapal berskala lebih besar karena infrastruktur tidak siap. Pelabuhan dan fasilitas di luar pelabuhan tidak siap menerima kapal-kapal yang lebih besar," kata Lukman dalam rilisnya hari ini, Selasa (15/1/2013).
Menurutnya, jika investasi kapal berskala besar terutama untuk angkutan barang antarpulau terjadi pada saat ini, akan semakin memperburuk kondisi pelabuhan karena tidak siap menerima kapal baru. "Kunci menurunkan biaya logistik sekarang ini ada di pelabuhan," katanya.
Berdasarkan data Indonesia National Shipowners Association (INSA), saat ini harga hampir semua jenis kapal baru atau bekas, baik angkuran curah cair, curah kering, kontainer dan general cargo turun secara signifikan akibat dampak krisis ekonomi global.
Sebagai contoh, harga kapal curah kering bekas berusia 10 tahun jenis handymax berkapasitas 52.000 dwt turun menjadi US$14,5 juta pada Januari 2013, dibandingkan harga tertinggi pada Mei 2010 sebesar US$27 juta, atau turun 46%.
Harga kapal handymax baru kapasitas 50.000 dwt tercatat US$24 juta atau turun dibandingkan posisi Agustus 2010 sebesar US$31,5 juta atau turun 24%. "Selama periode 2010 hingga sekarang, trend harga kapal cenderung turun," ujarnya.
Lukman juga meminta pemerintah tidak terjebak ke dalam wacana Pendulum Nusantara karena wacana tersebut dinilainya sudah basi. "Konsep itu sudah dikenal sebelum istilah liner dan tremper diterapkan sekarang. Jika saat ini tetap dibahas dan diwacanakan, itu sudah sangat terlambat."
Menurutnya, pemerintah dan operator pelabuhan seharusnya lebih fokus mempercepat modernisasi pelabuhan dibandingkan mewacanakan konsep Pendulum Nusantara karena kini merupakan waktunya pemerintah bekerja membangun infrastruktur guna meningkatkan daya saing.
Dia mengingatkan era liberalisasi pasar Asean 2015 yang sudah didepan mata. "Kalau momentum sekarang tidak kita tangkap, kita akan menjadi penonton di negeri sendiri pada saat era liberalisasi pasar ASEAN 2015 diterapkan."
Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut KadinIndonesia, yang juga Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan jika konsep Pendulum Nusantara dipaksakan untuk diterapkan, komponen biaya dan tarif kepelabuhan harus dapat dipangkas secara signifikan.
“Kalau biaya dan tarif kepelabuhan bisa turun 50%-70%, tarif angkutan laut akan tertolong secara signifikan. Selama ini komponen tarif pada pelabuhan menelan 60% dari total biaya angkutan laut. Komponen ini harus dihapus jika ingin biaya logistik turun," ucap Carmelita.
Berdasarkan kajian INSA, untuk angkutan kontainer rute Jakarta-Medan-Jakarta, biaya dari tarif kepelabuhan menelan 60% dari total biaya pengiriman per box. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
