Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IKLIM INVESTASI: Pengusaha nilai hukum di Indonesia bobrok

JAKARTA -- Sejumlah investor masih mengeluhkan soal bobroknya kepastian hukum di Indonesia. 
News Editor
News Editor - Bisnis.com 15 Januari 2013  |  18:14 WIB

JAKARTA -- Sejumlah investor masih mengeluhkan soal bobroknya kepastian hukum di Indonesia. 

Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengatakan kekhawatiran pengusaha dalam berinvestasi disebabkan oleh ketidakjelasannya kepastian hukum. Akibatnya, yang banyak muncul, pengusaha yang tidak baik.

"Saat ini, kepastian hukum menjadi persoalan utama, karena jika buruknya kepastian hukum, bagaimana pengusaha bisa berinvestasi dalam jangka panjang," katanya kepada Bisnis, Selasa (15/1/2013).

Menurut Sofjan, pemerintah cenderung lepas tangan terkait dengan kepastian hukum yang overlapping dan selalu menimbulkan cost. Dia juga mengeluhkan sejumlah pejabat seringkali melakukan permainan.

"Jelas permainannya. Apalagi pengusaha-pengusaha calo, itu yang dipakai para pengusaha di daerah.  Banyak pejabat yang memakai calo, kemudian izinnya [yang ada pada kepastian hukum] dijual ke pengusaha," katanya.

Dia mencontohkan BP Migas yang kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan solusi yang tepat bagi industri migas nasional.  

Padahal BP Migas terbentuk oleh adanya Undang-undang yang disahkan dan berlaku lebih dari 10 tahun. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan berpengaruh pada investasi.

"Ini yang namanya aspek kepastian hukum masih belum jelas di Indonesia. Apa bisa hukum dipegang di Indonesia? Investasi jadi tergangggu," tegas Sofjan.

Dia mengatakan penegakan hukum perlu digerakkan oleh para pejabat di daerah dan pengaturan-pengaturan yang overlapping harus diperbaiki sehingga bisa efisien.

Sebab, lanjutnya, jika memberikan toleransi terhadap semua pengusaha-pengusaha yang tidak baik tersebut akan bermasalah dan tidak akan selesai. "Jadi harus menegakkan hukum secara benar dan tidak ada permainan lagi," katanya.(msb)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Winda Rahmawati

Editor : Martin-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top