RENEGOSIASI KONTRAK TAMBANG: Kementerian ESDM-Freeport masih alot

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis dapat menyelesaikan renegosiasi kontrak karya (KK) dengan PT Freeport Indonesia, meskipun belum semua ketentuan yang ada di Undang-Undang (UU) No.4/2009 disepakati kedua belah pihak.Direktur
News Editor
News Editor - Bisnis.com 30 Desember 2012  |  15:17 WIB

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis dapat menyelesaikan renegosiasi kontrak karya (KK) dengan PT Freeport Indonesia, meskipun belum semua ketentuan yang ada di Undang-Undang (UU) No.4/2009 disepakati kedua belah pihak.Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan Freeport saat ini telah menyepakati beberapa isu penting dalam renegosiasi KK miliknya. Isu penting itu diantaranya pengurangan wilayah kerja dan kenaikan royalti yang dibayarkan kepada negara.“Luas wilayah itu nanti akan dievaluasi akan dikurangi berapa dan dia [Freeport] membutuhkan berapa. Misalnya wilayah kerjanya yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, walaupun izin itu diberikan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai hutan lindung, sudah lah dilepaskan saja daripada ribut-ribut,” katanya di Jakarta, Minggu (30/12).Dia mengungkapkan kemungkinan besar nantinya Freeport akan memiliki wilayah kerja lebih dari 25.000 hektare (ha), meskipun UU No. 4/2012 mengatur batasan maksimal wilayah kerja pemegang izin maksimal 25.000 ha. Akan tetapi, luas wilayah kerjanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana jangka panjangnya di dalam negeri dan dipastikan tidak lagi seluas 212.959 ha seperti dalam KK milik Freeport.Menurutnya, pemerintah akan melihat berapa banyak produksi Freeport per harinya dan masa berlaku KK-nya. “Kalau memang visible dia menambang itu kan pasti ada alat-alatnya di sana, perlu investasi, keuntungannya, berapa kebutuhan bahan mentahnya. Dari situ akan dilihat berapa luas wilayah kerja yang dibutuhkan,” jelasnya.Terkait royalti, Thamrin menegaskan Freeport telah mau meningkatkan royalti yang akan diberikan kepada negara. Hanya saja, Thamrin enggan menjelaskan berapa besar royalti yang diinginkan dan yang disepakati nantinya.“Untuk royalti, dia [Freeport] sudah pasti akan menaikkan. Kalau pemerintah kan semakin besar royalti, semakin bagus. Nah ini kan harus dilihat dari segi keekonomiannya, jadi besarnya royalti sangat bergantung dengan perusahaannya,” ungkapnya.Thamrin sebelumnya juga pernah menyebutkan bahwa Freeport telah sepakat menaikkan royaltinya sebesar 4% dari yang sebelumnya sekitar 2%. Meski demikian, pemerintah tetap mengupayakan royalti yang lebih tinggi dari perusahaan asal Amerika Serikat itu (AS).Sementara itu, dari data Ditjen Minerba Kementerian ESDM diketahui telah ada 2 perusahaan pemegang KK dan 12 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang setuju renegosiasi kontrak dan akan menandatanganinya draft renegosiasi pada Januari 2013 mendatang.Sementara 31 perusahaan pemegang KK dan 62 perusahaan pemegang PKP2B baru menyetujui sebagian dari renegosiasi yang dilakukan pemerintah. Sedangkan 4 perusahaan pemegang KK belum menyetujui renegosiasi KK.Selain itu diketahui 27 perusahaan pemegang KK dan 49 perusahaan pemegang PKP2B tidak menyetujui peningkatan penerimaan negara. Pemerintah pun berharap dapat membicarakan renegosiasi KK dan PKP2B lebih lanjut dengan 13 perusahaan pemegang KK dan 11 perusahaan pemegang PKP2B  yang menyetujui sebagian draft renegosiasi Mei 2013 mendatang.Kemudian pada Desember 2013 pemerintah juga akan melanjutkan pembicaraan renegoisasi dengan 22 pemegang KK dan 51 pemegang PKP2B, sehingga diharapkan proses renegosiasi dapat selesai pada akhir 2013. (arh)

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Lili Sunardi

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top