JAKARTA--PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengaku akan mengalami kerugian jika menggunakan energi panas bumi (geothermal) untuk pembangkit listrik saat ini, karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan harga jual listrik kepada pelanggan.Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan harga energy panas bumi saat ini mencapai US$0,11 (9 sen dolar AS) atau sekitar Rp800 per Kwh. Padahal, harga jual listrik PLN kepada masyarakat saat ini hanya Rp740 per Kwh.“Kami kalau menggunakan panas bumi akan rugi. Tetapi tidak apa-apa, karena penggunaan panas bumi itu untuk jangka panjang. Mudah-mudahan daya beli masyarakat terus meningkat,” katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (21/12).Menurutnya, di negara-negara maju harga jual listrik telah mencapai US$0,2 per Kwh, bahkan di Singapura harga jual listrik mencapai US$0,22 per Kwh. Karenanya dirinya berharap pertumbuhan ekonomi Tanah Air tetap terjaga, sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.Untuk pengembangan energi panas bumi sendiri, PLN hanya menggarap 5 mega watt (MW), sementara sisanya dikembangkan oleh pihak swasta. “Panas bumi itu dikembangkan oleh IPP [independent power producer]. Kami hanya 5 MW, mudah-mudahan mereka [IPP] tidak mengalami hambatan dalam pengembangan itu,” jelasnya.PLN sendiri memprediksi aliran listrik dari panas bumi dan tenaga air akan mencapai 17% di 2020 dari yang hanya 12% di 2012. 12% listrik dari energi terbarukan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tumbuh 10% hingga akhir 2012.Meski penggunaan panas bumi cukup menjanjikan, Nur Pamudji menyebut ada beberapa kendala yang harus dihadapi untuk pengembangannya, seperti regulasi kehutanan yang menggolongkan eksploitasi panas bumi sebagai aktivitas pertambangan.“Pemanfaatan panas bumi tidak terlalu mengganggu kehutanan, karena hanya membuat lubang sedalam 1.200 meter dan menggunakan tower yang tingginya melebihi tinggi pohon untuk menyalurkan listrik ke perkotaan,” ungkapnya.Indonesia sendiri diketahui memiliki sumber daya panas bumi mencapai 29,0 GWe, tetapi baru terpasang sekitar 1,2 GWe. Kebanyakan, potensi panas bumi tersebut berada di kawasan hutan di sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku.Sebelumnya PLN juga berharap semakin banyak gubernur yang mengusulkan penggunaan fasilitas dana geothermal (FDG) untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi ke tenaga listrik. Pasalnya, usulan itu harus datang dari kepala daerah yang menyampaikan usulan penggunaan FDG kepada Kepala PIP.FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik.FDG dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ketentuan itu tertuang dalam PMK No.3/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal yang diterbitkan pada 4 Januari 2012.FDG diberikan dalam bentuk penyediaan data atau informasi mengenai cadangan panas bumi, yang diverifikasi oleh konsultan geothermal dengan reputasi internasional. Besaran FDG untuk pemda yang berupa penyediaan data atau informasi ini paling tinggi sebesar US$30 juta. (35/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
