JAKARTAa—DPR berpendapat wacana yang dilontarkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang berencana meniadakan Premium di Jakarta, boleh-boleh saja dilakukan.  Daryatmo Mardiyanto, anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PDIP mengatakan sebenarnya, rencana itu tidak perlu dilakukan jika pemerintah bisa menjaga kuota BBM bersubsidi tahun ini yang sudah ditambah menjadi 45,27 juta kiloliter.“Jadi sebenarnya di Jakarta apabila pengaturan atau kontrol terhadap penggunaan BBM subsidi kepada yang berhak itu dapat berjalan dengan baik, itu tidak perlu untuk melakukan pengecualian-pengecualian seperti ini,” ujarnya hari ini, Kamis (20/12).Daryatmo mengatakan pengertian kuota BBM subsidi sebetulnya adalah alokasi yang diberikan kepada mereka yang berhak. Prinsipnya, saat kuota BBM sudah dinaikkan, artinya dalam perhitungannya sudah cukup bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah Jakarta.“Tetapi kalau pemerintah merasa tidak mampu melakukan pengontrolan, usul pemerintah DKI yang ingin memberikan jalan bagi pemerintah untuk melakasanakan kontrolnya itu, boleh-boleh saja. Itu bisa melalui pergub [peraturan gubernur],” ujarnya.Seperti diketahui, Basuki atau yang akrab dipanggil Ahok ini merencanakan penambahan armada bus, terutama TransJakarta. Ahok ingin mendorong masyarakat naik kendaraan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.Bahkan dia berencana akan mengusulkan kepada Presiden SBY agar di Jakarta tidak ada lagi Premium. Berdasarkan data Pertamina, penyaluran Premium di wilayah DKI Jakarta memang sering overkuota. (Bsi)